Pemerintah Indonesia tengah menjalankan inisiatif ambisius untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa dan kelurahan melalui pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh pelosok negeri. Program ini, yang digerakkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang menghimpit masyarakat pedesaan, seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan praktik rentenir yang merugikan.

Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang disertai dengan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus, berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kalimantan Timur (Kaltim), pada hari Sabtu, 24 Mei lalu. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh kepala daerah se-Kaltim, menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat terhadap program ini.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Harian Satgas Nasional, menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat perputaran ekonomi di desa, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, koperasi ini akan berfungsi sebagai perisai untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir, pinjaman online ilegal, serta praktik distribusi yang tidak efisien.

"Dengan adanya koperasi desa, kita dapat membangun desa secara komprehensif, mencakup seluruh aspek pembangunan. Selain itu, koperasi ini diharapkan mampu memberantas praktik rentenir dan pinjaman online yang merugikan masyarakat," ujar Ferry Juliantono.

Satgas Nasional mencatat bahwa lebih dari 40 ribu Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Timur sendiri, hampir separuh dari total 1.038 desa telah menyelesaikan Musdesus. Targetnya, seluruh Musdesus di Kaltim akan rampung pada tanggal 28 Mei, sehingga pada bulan Juni dapat difokuskan pada penyelesaian badan hukum koperasi. Peluncuran nasional program ini oleh Presiden ditargetkan pada bulan Juli.

Untuk menghindari tumpang tindih dengan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada, Satgas menegaskan bahwa program ini justru bertujuan untuk mengonsolidasikan seluruh potensi ekonomi di desa. Program ini merupakan strategi pemerintah untuk mengalirkan seluruh sumber daya negara ke desa, sehingga desa dapat menjadi pusat perputaran ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, dan mengoptimalkan aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Setiap koperasi desa diperkirakan akan menerima modal kerja sekitar Rp3 miliar, sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk 80 ribu koperasi desa mencapai Rp240 triliun. Namun, jumlah pinjaman akan disesuaikan dengan studi kelayakan yang dibuat oleh masing-masing koperasi dan akan didampingi oleh bank-bank BUMN. Pemanfaatan aset fisik yang sudah ada akan mengurangi kebutuhan investasi, sehingga nilai pinjaman akan tergantung pada kebutuhan riil dan rencana bisnis masing-masing koperasi.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan kesiapan provinsinya untuk mendukung program ini. Setelah Musdes dan Muskot selesai pada akhir Mei, akan dilanjutkan dengan proses notariat dan pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM. Peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo ditargetkan pada tanggal 12 Juli, dan operasional penuh diharapkan dapat dimulai pada tanggal 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Pemerintah daerah juga akan memberikan pelatihan manajemen dan keuangan kepada pengurus koperasi. Bank Himbara siap menyalurkan kredit usaha koperasi jika persyaratan dan studi kelayakannya terpenuhi. Dengan skema ini, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa dan membuka banyak lapangan kerja, terutama bagi generasi muda.

Berikut poin-poin penting dari program Koperasi Desa Merah Putih:

• Target: Pembentukan 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia.
• Tujuan: Mengatasi kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan praktik rentenir.
• Strategi: Konsolidasi seluruh potensi ekonomi di desa.
• Pembiayaan: Modal kerja sekitar Rp3 miliar per koperasi.
• Peluncuran Nasional: Ditargetkan pada bulan Juli oleh Presiden.
• Operasional Penuh: Diharapkan dimulai pada 28 Oktober.
• Dukungan: Pelatihan manajemen dan keuangan, kredit dari Bank Himbara.