Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan komitmennya untuk menyalurkan bantuan dana stimulan bagi warga Bengkulu yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 yang mengguncang wilayah tersebut pada Jumat (23/5/2025) dini hari. Dana bantuan ini akan diberikan dengan besaran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah yang dialami warga.

Menurut keterangan dari Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat (DID) BNPB, Yuferizal, dana stimulan yang disiapkan adalah sebagai berikut:

• Rp 60 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan berat.
• Rp 30 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang.
• Rp 15 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan.

Namun, pencairan dana stimulan ini bergantung pada kelengkapan proposal dan data korban yang diajukan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat. BNPB menekankan pentingnya data yang akurat dan detail, termasuk nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) korban, sebagai bentuk akuntabilitas dan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Direktorat DID BNPB siap mendampingi Pemda dalam proses pendataan, validasi, dan penyaluran dana.

Selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berupaya menggandeng berbagai pihak, termasuk dunia usaha, untuk mempercepat pemulihan pascagempa. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan BNPB, Forkopimda Provinsi Bengkulu, dan perwakilan dunia usaha di Kantor Gubernur Bengkulu pada Sabtu (24/5/2025).

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, yang mewakili Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, mengapresiasi inisiatif kolaboratif ini. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat pemulihan bagi warga terdampak gempa. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyambut baik dukungan dari dunia usaha dan BNPB, serta mengajak warga untuk melaporkan kerusakan dan dampak gempa agar segera mendapatkan penanganan.

Berdasarkan laporan BNPB per Sabtu (24/5/2025), gempa bumi telah berdampak pada 792 jiwa dan merusak 198 rumah di Kota Bengkulu. Selain itu, sejumlah fasilitas umum seperti tempat ibadah, kantor camat, dan sekolah juga mengalami kerusakan. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, 49 rumah dan empat sekolah dilaporkan terdampak.

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menggandeng beberapa mitra usaha, seperti Asosiasi Himpera, Forum CSR Bengkulu, dan CSR Bank Bengkulu, untuk mempercepat tanggap darurat dan pemulihan. Forum CSR berencana menangani 99 rumah rusak sedang dengan biaya konstruksi sekitar Rp 780 juta, sementara 37 rumah rusak sedang lainnya akan ditangani dengan dana sekitar Rp 1,7 miliar dari CSR. Tujuh rumah rusak total akan dibantu pemulihannya oleh Pemprov, Pemkot, dan Baznas dengan total biaya sekitar Rp 315 juta.

Posko darurat telah didirikan di Kantor BPBD Kota Bengkulu sebagai pusat koordinasi penyelamatan, distribusi logistik, permakanan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Kondisi di Kota Bengkulu berangsur kondusif, dan sebagian besar aktivitas warga mulai kembali normal. Warga terdampak mulai membersihkan puing-puing bangunan.

Kebutuhan mendesak yang masih diperlukan saat ini meliputi peralatan pembersih puing, tenda pengungsi, velbed, dapur umum keliling, dan toilet portable. BNPB telah mengirimkan dukungan logistik dan peralatan melalui jalur darat, yang diperkirakan tiba pada Minggu (25/5/2025) dini hari. Bantuan tersebut terdiri dari sembako, tenda keluarga, tenda pengungsi, selimut, matras, velbed, serta makanan siap saji.

Seluruh unsur gabungan direncanakan melanjutkan proses pembersihan bangunan dan sarana infrastruktur lainnya pada Minggu pagi hingga selesai.