Rapat Kabinet Terbatas Bahas Program Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025. Agenda utama rapat tersebut adalah pembahasan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil dan kurang beruntung. Rapat dihadiri oleh sejumlah menteri kunci dari berbagai kementerian terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Abdul Mu'ti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Menko PMK Muhaimin Iskandar, usai menghadiri rapat, menyatakan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan teknis dan strategi implementasi program Sekolah Rakyat. Meskipun ia belum dapat merinci detail teknis rencana tersebut, Cak Imin menegaskan bahwa semua arahan dan perintah dari Presiden akan dijalankan secepatnya dan sebaik mungkin. Hal senada juga disampaikan oleh Mensos Saifullah Yusuf yang mengungkapkan kesiapan awal program tersebut. "Sampai saat ini, tercatat sekitar 50 sekolah rakyat yang telah siap beroperasi," ujar Gus Ipul. Namun, ia menambahkan bahwa detail lebih lanjut mengenai kesiapan tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran menteri-menteri dari berbagai kementerian dalam rapat ini menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat. Kementerian PUPR, misalnya, akan berperan penting dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk sekolah-sekolah tersebut. Sementara itu, Kementerian Keuangan akan berperan dalam mengelola anggaran dan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung operasional program. Keterlibatan Mendagri juga krusial untuk memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program ini. Peran Mendikbudristek juga tak kalah penting dalam memastikan kurikulum dan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah rakyat sesuai standar nasional.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah-daerah yang selama ini akses pendidikannya masih terbatas. Pemerintah berharap program ini dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis.

Berikut beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat:

• Teknis Implementasi: Pembahasan mendalam mengenai langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat di lapangan.
• Alokasi Anggaran: Penentuan jumlah anggaran yang dibutuhkan dan mekanisme pendistribusiannya.
• Infrastruktur: Perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
• Kurikulum dan SDM: Penetapan kurikulum dan penyediaan tenaga pengajar yang kompeten.
• Koordinasi antar Kementerian: Pentingnya kerja sama antar kementerian untuk memastikan kesuksesan program.

Selanjutnya, pemerintah akan terus memantau perkembangan program Sekolah Rakyat dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.