Pemerintah Indonesia menargetkan pencapaian ambisius dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan fokus pada penciptaan 1,8 juta lapangan kerja hijau pada tahun 2030. Target ini menjadi bagian integral dari komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kuat, dan berwawasan lingkungan. Transformasi ekonomi hijau menjadi strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus utama transformasi ini mencakup pengembangan ekonomi rendah karbon, implementasi prinsip ekonomi sirkular, pemanfaatan potensi ekonomi biru, dan akselerasi transisi energi.

Langkah-langkah strategis ini diproyeksikan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan perkiraan peningkatan sebesar 6,1 hingga 6,5 persen per tahun hingga tahun 2050. Selain itu, Indonesia memiliki target ambisius untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emissions) pada tahun 2060.

Untuk mewujudkan target emisi nol bersih tersebut, pemerintah berencana membangun kapasitas energi terbarukan sebesar 75 gigawatt dalam kurun waktu 15 tahun. Sumber-sumber energi terbarukan yang akan dimanfaatkan meliputi:

• Tenaga surya
• Tenaga hidro
• Panas bumi
• Nuklir

Namun, pemerintah menyadari bahwa transisi energi yang sukses memerlukan penanganan berbagai tantangan, termasuk:

• Pembiayaan
• Regulasi
• Keterlibatan masyarakat

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna mempercepat proses transisi energi.

Selain pengembangan energi terbarukan, pemerintah juga memprioritaskan hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Salah satu contoh konkret adalah pengembangan industri nikel yang bertujuan mendukung ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi baja tahan karat sebagai bagian dari strategi hilirisasi ini.

Pemerintah terus memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan akan pembiayaan yang terjangkau di sektor UMKM.

Airlangga Hartarto mengajak seluruh pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, untuk berkontribusi aktif dalam agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Ia mendorong investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan, proyek energi terbarukan, dan pengembangan ekonomi sirkular. Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan industri dalam transformasi digital, pengembangan rantai pasok yang berkelanjutan, dan implementasi program perlindungan sosial.

Dengan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia optimis dapat mencapai target-target pembangunan berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.