Penghasilan Menggiurkan dari Mengemis: Kasus Pengemis di Ponorogo yang Bandel Meski Terjaring Razia

Seorang perempuan berinisial WN asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, kembali terjaring razia petugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Ponorogo karena mengemis. Ironisnya, WN yang tertangkap basah membawa anaknya yang berusia 2,5 tahun untuk mengemis, tetap bersikukuh akan melanjutkan kegiatan tersebut meskipun telah beberapa kali mendapatkan pembinaan dari pihak berwenang. Hal ini terungkap dari pernyataan Kepala Dinsos P3A Ponorogo, Supriyadi, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Sabtu (8/3/2025).

Supriyadi mengungkapkan bahwa WN dan suaminya sama-sama memperoleh penghasilan yang signifikan dari mengemis. “Sebulan dia bisa mendapat penghasilan hingga Rp 6 juta, demikian juga suaminya yang juga mengemis,” ujar Supriyadi. Keberadaan anak-anak mereka dalam kegiatan ini semakin memprihatinkan. Saat diamankan di perempatan pabrik es Ponorogo, WN telah mengumpulkan uang sebesar Rp 160.000 dalam kurun waktu tiga jam, mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. WN mengaku biasanya bisa mendapatkan Rp 200.000 per hari dari aktivitas mengemisnya. Fakta ini menunjukkan betapa menggiurkannya pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut.

Meskipun telah mendapatkan pembinaan dan dikembalikan kepada keluarganya, WN terbukti kembali melakukan tindakan yang sama. Lebih mengejutkan lagi, pendapatan dari mengemis telah digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Supriyadi menjelaskan, “WN itu ke Ponorogo menggunakan sepeda motor, suaminya juga menggunakan sepeda motor. Bahkan anaknya yang besar juga punya sepeda motor,” semuanya didapatkan dari hasil mengemis.

Kasus ini semakin kompleks karena WN tercatat sebagai penerima manfaat bantuan pemerintah, dan anaknya juga mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan sosial lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program bantuan sosial dan bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat merespon fenomena ini. Keberadaan motor yang dimiliki oleh WN dan keluarganya menunjukkan bahwa mereka memiliki akses terhadap moda transportasi, yang seharusnya tidak perlu lagi mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menyikapi hal ini, Supriyadi mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam memberikan uang kepada pengemis. Ia menekankan perlunya masyarakat lebih selektif dan mengutamakan memberikan sedekah kepada lembaga-lembaga resmi yang memiliki legalitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan. Perlu adanya upaya bersama untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan mendorong masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang layak melalui jalur yang legal dan produktif, sehingga praktik mengemis dapat dihentikan.

Ke depan, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai strategi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan pengemis. Tidak hanya sekadar razia dan pembinaan, tetapi juga perlu adanya solusi jangka panjang yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi individu dan keluarga yang terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

Kesimpulan: Kasus WN ini menyoroti kompleksitas masalah pengemis di Indonesia, yaitu kombinasi kemiskinan, kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan bantuan yang efektif. Perlu strategi terpadu dari pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan ini secara berkelanjutan.