Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah untuk melanjutkan efisiensi anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Dukungan ini diberikan dengan catatan bahwa efisiensi tersebut harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa pihaknya akan menelaah secara seksama Rancangan APBN (RAPBN) 2026 yang akan diajukan pemerintah pada masa sidang mendatang. Fokus utama dalam pembahasan adalah memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan, serta dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup rakyat.

"Efisiensi anggaran, selama memang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, tentu akan mendapatkan dukungan dari DPR RI. Kami akan mencermati postur anggaran terbaru dan memastikan bahwa alokasi dana sebesar-besarnya ditujukan untuk kepentingan rakyat," ujar Puan kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta.

Puan menambahkan, DPR akan mengkaji secara mendalam program-program yang diajukan pemerintah dalam RAPBN 2026. Melalui komisi-komisi yang ada, DPR akan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dikelola secara akuntabel oleh pemerintah.

"Minggu depan, fraksi-fraksi di DPR akan menyampaikan pandangan mereka terhadap RAPBN 2026. Pemerintah kemudian akan memberikan tanggapan atas pandangan-pandangan tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan efisiensi anggaran dalam APBN 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyusunan APBN 2026 akan didasarkan pada evaluasi kinerja kementerian/lembaga serta langkah-langkah efisiensi yang telah mereka lakukan. Efisiensi anggaran akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pagu anggaran masing-masing kementerian/lembaga.

"Efisiensi pasti dilakukan. Jadi, jawaban saya tegas, iya, efisiensi akan dilakukan," kata Sri Mulyani.

Dengan efisiensi anggaran, pemerintah menargetkan alokasi belanja negara pada tahun 2026 berada di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Alokasi ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut point penting yang akan menjadi pembahasan:

• Prioritas RAPBN 2026
• Fokus pada kesejahteraan rakyat
• Akuntabilitas pengelolaan anggaran
• Evaluasi kinerja kementerian/lembaga
• Target alokasi belanja negara