Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan tanggapan terhadap usulan penambahan batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya pengkajian ulang terhadap usulan tersebut, dengan fokus utama pada implikasi terhadap produktivitas ASN dan potensi dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Puan Maharani menyoroti perlunya evaluasi mendalam terkait kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat jika usia pensiun mereka diperpanjang. Ia mempertanyakan apakah perpanjangan usia pensiun akan berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas kerja ASN. Puan juga mengingatkan agar usulan ini tidak justru membebani APBN, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam sebelum mengambil keputusan.

Usulan Korpri Nasional mengenai penambahan usia pensiun ASN diajukan dengan pertimbangan untuk memaksimalkan potensi dan pengalaman para pegawai negeri sipil. Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, mengusulkan adanya perbedaan batas usia pensiun berdasarkan jenjang jabatan ASN. Berikut adalah rincian usulan tersebut:

• Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Utama: 65 tahun
• JPT Madya (Eselon I): 63 tahun
• JPT Pratama (Eselon II): 62 tahun
• Eselon III dan IV: 60 tahun
• Jabatan Fungsional Utama: 70 tahun

Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa usulan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ASN dengan keahlian dan pengalaman yang mumpuni untuk terus berkontribusi bagi negara. Selain itu, Korpri juga mempertimbangkan peningkatan harapan hidup masyarakat Indonesia sebagai salah satu alasan untuk mengusulkan penambahan usia pensiun ASN. Dengan harapan hidup yang semakin tinggi, ASN diharapkan dapat tetap produktif dan memberikan manfaat bagi negara dalam usia yang lebih lanjut.

Namun, usulan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, salah satunya adalah potensi terjadinya stagnasi dalam promosi jabatan bagi ASN yang lebih muda. Jika ASN yang lebih senior tetap berada dalam jabatannya hingga usia yang lebih tinggi, maka peluang bagi ASN yang lebih muda untuk naik jabatan akan menjadi lebih terbatas. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap motivasi dan semangat kerja ASN yang lebih muda.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan kemampuan fisik dan mental ASN yang lebih tua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun usia harapan hidup meningkat, namun tidak semua ASN dapat mempertahankan kondisi fisik dan mental yang prima hingga usia pensiun yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa ASN yang tetap bekerja setelah usia pensiun tetap mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Usulan kenaikan usia pensiun ASN ini merupakan isu yang kompleks dan memerlukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang manfaat dan risikonya sebelum mengambil keputusan. Selain itu, perlu juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti ASN, serikat pekerja, dan ahli kebijakan publik, dalam proses pengambilan keputusan agar menghasilkan solusi yang terbaik bagi semua pihak.