BKN Berupaya Membantu CPNS 2024 yang Mengundurkan Diri Kembali Bekerja Sementara

Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah berupaya membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya agar dapat kembali bekerja sementara waktu hingga pengangkatan mereka sebagai CPNS pada Oktober 2025. Inisiatif ini muncul sebagai respons atas masukan publik dan keprihatinan atas situasi para CPNS yang kini menganggur setelah pengumuman penyesuaian jadwal pengangkatan. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa upaya ini akan dilakukan melalui jalur komunikasi dengan perusahaan-perusahaan tempat para CPNS tersebut sebelumnya bekerja, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam rapat koordinasi yang diadakan Senin, 10 Maret 2025, Zudan menyampaikan rencana tersebut. Ia berharap dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk instansi kementerian/lembaga terkait. Langkah konkret yang akan diambil meliputi pendataan perusahaan para CPNS yang mengundurkan diri. Selanjutnya, BKN akan melakukan pendekatan. Jika CPNS tersebut sebelumnya bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BKN akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Sedangkan untuk CPNS yang berasal dari perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan pemerintah daerah (pemda) setempat.

Zudan mengakui bahwa keberhasilan upaya ini tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Namun, BKN berkomitmen untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan. "Kalau kami tidak berupaya pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kami berupaya kemungkinannya masih ada dua, gagal atau berhasil untuk mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September 2025," ujarnya. Target kembalinya CPNS ke tempat kerja lama adalah hingga 30 September 2025, karena pengangkatan sebagai CPNS akan dimulai pada 1 Oktober 2025.

Penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS 2024 menjadi Oktober 2025 telah diputuskan sebelumnya oleh pemerintah dan DPR RI. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa ini bukanlah penundaan, melainkan penyesuaian untuk memastikan seluruh CPNS dapat diangkat secara serentak. Keputusan ini mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendukung program prioritas pembangunan nasional. Menteri Rini juga memastikan bahwa penyesuaian ini tidak terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Upaya BKN ini diharapkan dapat meringankan beban para CPNS 2024 yang telah mengundurkan diri dan memberikan solusi sementara hingga mereka resmi dilantik sebagai ASN. Bantuan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan nasib para CPNS dalam menghadapi perubahan jadwal pengangkatan yang telah diumumkan sebelumnya. Proses koordinasi yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik bagi para CPNS yang terdampak. Perlu diingat bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kesediaan dan kerja sama dari perusahaan-perusahaan tempat para CPNS sebelumnya bekerja.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• BKN berupaya membantu CPNS 2024 yang resign kembali bekerja sementara.
• Upaya dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
• BUMN akan dikoordinasikan dengan Kementerian BUMN, sementara swasta/BUMD dengan Kemenaker dan Pemda.
• Pengangkatan CPNS 2024 diundur ke Oktober 2025, bukan karena efisiensi anggaran.
• Upaya BKN belum tentu berhasil sepenuhnya.
• Target kembalinya CPNS ke tempat kerja lama adalah hingga 30 September 2025.