Krisis BBM Melanda Bengkulu: Gubernur Desak Pemerintah Pusat Ambil Tindakan Cepat
Bengkulu menghadapi tantangan serius dengan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah berlangsung selama kurang lebih satu minggu terakhir. Situasi ini memicu respons dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan Gubernur Helmi Hasan mengambil langkah proaktif untuk mengatasi masalah tersebut. Kelangkaan BBM ini dilaporkan terjadi di setidaknya lima kabupaten di wilayah tersebut, menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat.
Gubernur Helmi Hasan telah melayangkan surat resmi kepada pemerintah pusat, menyampaikan permohonan agar segera diambil tindakan nyata untuk menanggulangi kelangkaan BBM yang terjadi. Dalam surat tersebut, Gubernur menekankan pentingnya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, mengingat masalah ini bukan kali pertama terjadi.
Dalam rapat koordinasi yang diadakan bersama PT Pertamina Bengkulu pada hari Minggu, 25 Mei 2025, Gubernur Helmi secara langsung meminta penambahan kuota BBM untuk Provinsi Bengkulu. Ia juga menyoroti bahwa akar permasalahan kelangkaan BBM tidak bisa disederhanakan hanya dengan alasan pendangkalan alur laut di Pelabuhan Pulau Baai. Menurutnya, antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menjadi pemandangan umum bahkan ketika kondisi pelabuhan masih dalam keadaan normal.
"Ini bukan sekadar soal pendangkalan. Dulu waktu alur masih bagus pun, antrean tetap panjang. Jadi kita butuh solusi lebih menyeluruh," tegas Gubernur Helmi, menekankan perlunya analisis mendalam dan solusi yang lebih komprehensif.
Sebagai tindak lanjut dari situasi ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana untuk mengirimkan surat langsung kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan jajaran Direksi Pertamina. Surat ini bertujuan untuk secara khusus meminta penambahan kuota BBM bagi Bengkulu, dengan harapan dapat segera mengatasi kelangkaan yang sedang terjadi.
Selain itu, Gubernur Helmi juga menyoroti adanya ketidakmerataan dalam distribusi BBM. Ia menunjuk provinsi tetangga seperti Lampung dan Sumatera Selatan yang tidak mengalami masalah kelangkaan serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem distribusi yang ada.
Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan, Gubernur Helmi mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Ia mengusulkan penguatan sistem barcode untuk mencegah praktik penimbunan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Gubernur Helmi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying. Ia meyakinkan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya sekuat tenaga untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat segera terpenuhi.
Sementara itu, perwakilan dari PT Pertamina Bengkulu, Fauzan, menjelaskan bahwa penyaluran BBM ke Bengkulu saat ini sangat bergantung pada jalur darat dari Lubuk Linggau dan Jambi. Hal ini disebabkan karena kapal tanker tidak dapat masuk ke Pelabuhan Pulau Baai akibat pendangkalan.
Fauzan menambahkan bahwa distribusi dari Palembang ke Lubuk Linggau menggunakan kereta api. Namun, saat ini terdapat kendala operasional yang menyebabkan terganggunya pasokan. Akibatnya, stok BBM di Lubuk Linggau menjadi kosong. Pihak Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mempercepat pemulihan distribusi.
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Maulana Taslam, turut angkat bicara mengenai kelangkaan BBM di Bengkulu. Ia mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Menurutnya, kelangkaan BBM yang sudah berlangsung selama sepekan sangat menyulitkan masyarakat, terutama di tengah kondisi gempa bumi, kenaikan pajak kendaraan bermotor, dan masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.
"Kementerian ESDM tidak bisa tinggal diam melihat kekacauan ini terus terjadi. Sejauh ini Pemprov Bengkulu tampak pasif dalam menyampaikan urgensi ini ke pusat," ujar Maulana Taslam.
Ia menjelaskan bahwa selama ini Pertamina menyuplai BBM melalui laut menggunakan Pelabuhan Pulau Baai. Namun, karena pendangkalan yang telah terjadi selama berbulan-bulan, suplai dialihkan ke jalur darat. "Suplai darat mengalami kemandekan, yang menyebabkan antrean dan kelangkaan BBM," jelasnya.
PB HMI juga mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu, termasuk gubernur, yang dinilai lamban dalam bertindak. Menurut Maulana, indikasi kelangkaan BBM seharusnya sudah dapat dideteksi dari buruknya kondisi Pelabuhan Pulau Baai. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif dalam menyuarakan kondisi pelabuhan ke pemerintah pusat.
"Dari awal seharusnya pemprov, terutama gubernur, sudah menyuarakan kondisi Pelabuhan Pulau Baai ke pemerintah pusat. Jangan tunggu situasi chaos dulu baru ribut soal kuota," tegasnya. Maulana menambahkan bahwa kondisi ini sudah dapat dikategorikan sebagai darurat logistik yang berdampak langsung pada produktivitas masyarakat kelas bawah seperti sopir, pedagang, dan petani.