Pemerintah Indonesia tengah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026, dengan fokus utama pada realisasi program-program prioritas yang diusung oleh presiden terpilih. Proses penyusunan ini melibatkan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam sebuah Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung pada hari Selasa, 20 Mei 2025.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa APBN 2026 akan dirancang untuk mendukung Asta Cita, yang merupakan delapan prioritas utama dari presiden terpilih. Strategi yang diambil adalah mengoptimalkan program-program yang telah dikembangkan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara, dengan tetap mengacu pada arahan dan bimbingan dari presiden.

Kementerian Keuangan telah menyusun pagu indikatif untuk setiap kementerian dan lembaga negara, dengan prioritas utama diberikan pada program-program yang dianggap esensial. Dalam alokasi anggaran ini, Badan Gizi Nasional (BGN) muncul sebagai penerima anggaran terbesar dibandingkan dengan 98 kementerian dan lembaga lainnya. BGN dialokasikan dana sebesar Rp217,86 triliun untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Alokasi anggaran untuk BGN terbagi menjadi dua komponen utama: dukungan manajemen sebesar Rp 7,45 triliun dan pemenuhan gizi nasional sebesar Rp 210,40 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar Rp 46,86 triliun dibandingkan dengan total anggaran program MBG pada tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 171 triliun (terdiri dari pagu awal Rp71 triliun dan tambahan anggaran Rp 100 triliun).

Yang menarik, alokasi anggaran untuk BGN bahkan melampaui anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan (Rp 167,4 triliun) dan Kepolisian RI (Rp 109,67 triliun). Kedua lembaga ini selama ini dikenal sebagai penerima anggaran terbesar dalam APBN.

Berikut adalah daftar sepuluh kementerian dan lembaga negara dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2026:

• Badan Gizi Nasional: Rp217,86 triliun
• Kementerian Pertahanan: Rp167,4 triliun
• Kepolisian RI: Rp109,67 triliun
• Kementerian Kesehatan: Rp104,35 triliun
• Kementerian Sosial: Rp76,04 triliun
• Kementerian Agama: Rp75,21 triliun
• Kementerian Pekerjaan Umum: Rp70,86 triliun
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp55,45 triliun
• Kementerian Keuangan: Rp47,13 triliun
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp33,65 triliun