Pemerintah Jepang mengambil langkah tegas dengan memangkas harga beras cadangan nasional secara signifikan, menjadi 2.000 yen (sekitar Rp227.000) per 5 kilogram. Kebijakan ini merupakan respon terhadap lonjakan harga beras yang membebani masyarakat dan berpotensi menggoyahkan stabilitas ekonomi. Langkah ini diumumkan oleh Kementerian Pertanian Jepang pada hari Senin, 20 Mei 2025 dan implementasinya akan dipercepat, dengan distribusi ke toko-toko ritel dimulai pada awal Juni 2025.

Kebijakan ini melibatkan pelepasan 300.000 metrik ton beras dari stok nasional langsung ke pengecer melalui kontrak diskresioner. Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi menekankan urgensi tindakan ini, menyatakan bahwa pendekatan sebelumnya tidak lagi memadai untuk mengatasi masalah harga beras yang meningkat tajam. Koizumi menegaskan komitmennya untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat terkait harga beras dengan kecepatan dan rasa urgensi yang tinggi.

Lonjakan harga beras di Jepang disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk cuaca ekstrem yang merusak panen dan peningkatan konsumsi akibat sektor pariwisata yang berkembang. Kenaikan harga ini menambah tekanan pada pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang tengah berjuang dengan tingkat kepuasan publik yang rendah menjelang pemilu Majelis Tinggi pada bulan Juli mendatang. Kondisi ini membuat intervensi pasar beras menjadi krusial untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, pemerintah juga akan menanggung biaya distribusi. Langkah ini diharapkan dapat menekan harga beras di tingkat ritel, sehingga lebih terjangkau bagi konsumen. Pemerintah menargetkan harga beras cadangan yang masuk ke ritel dapat lebih murah, bahkan separuh dari harga rata-rata di pasar saat ini. Pemerintah juga membuka opsi untuk menyalurkan beras cadangan di luar jalur pengecer jika diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari sektor swasta. CEO Rakuten Group, Hiroshi Mikitani, menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah dalam mendistribusikan beras kepada konsumen. Keterlibatan raksasa e-commerce ini diharapkan dapat mempercepat dan memperluas jangkauan distribusi beras ke seluruh negeri.

Kebijakan cadangan pangan Jepang biasanya mengharuskan pemerintah untuk membeli kembali stok beras dalam jumlah yang sama dengan yang dilepas. Namun, dalam situasi darurat ini, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan pembelian ulang, guna mencegah harga tetap tinggi akibat sistem yang kaku. Keputusan ini mencerminkan fleksibilitas dan responsivitas pemerintah dalam menghadapi krisis harga beras.

Sebelumnya, pada bulan Maret, pemerintah telah melepas 210.000 ton beras melalui dua kali lelang. Namun, hanya sekitar 7 persen yang benar-benar sampai ke pengecer hingga akhir April, akibat sistem distribusi yang rumit dan memakan waktu lama. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses distribusi dalam kebijakan baru ini. Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah Jepang berharap dapat menstabilkan harga beras dan meredakan kekhawatiran masyarakat.

Beberapa point penting dalam upaya stabilisasi harga beras di Jepang:

• Pemangkasan harga beras cadangan nasional menjadi 2.000 yen per 5 kg.
• Percepatan distribusi ke toko ritel mulai Juni 2025.
• Pelepasan 300.000 metrik ton beras dari stok nasional.
• Pemerintah menanggung biaya distribusi untuk menekan harga.
• Rakuten Group mendukung distribusi beras ke konsumen.
• Pemerintah tidak melakukan pembelian ulang stok untuk mencegah harga tinggi.
• Penyederhanaan sistem distribusi untuk efisiensi.