Krisis BBM Melanda Bengkulu: Pemerintah Daerah Desak Penambahan Kuota dan Awasi Distribusi
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) telah menjadi momok bagi masyarakat Bengkulu dalam beberapa hari terakhir. Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi pemandangan sehari-hari di lima wilayah, meliputi Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu, dan Bengkulu Tengah. Kondisi ini memicu keresahan dan aktivitas masyarakat terganggu.
Sulitnya mengakses BBM menyebabkan warga berbondong-bondong menyerbu SPBU, membentuk antrean panjang yang mencapai belasan kilometer. Bahkan, ketika SPBU kehabisan stok, warga tetap bertahan dengan harapan mendapatkan setetes bahan bakar.
Rendra, seorang warga Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa kelangkaan BBM seperti Pertalite dan Pertamax telah berlangsung selama beberapa hari. Ia dan warga lainnya terus mendatangi SPBU untuk mencari kepastian.
"Sudah lima hari terakhir BBM Pertalite, Pertamax, dan semuanya tidak ada di sejumlah SPBU. Kami tetap datang ke SPBU untuk mengecek," ujar Rendra, menggambarkan situasi yang dialami warga.
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kendaraan yang mogok akibat kehabisan BBM. Sementara itu, stok BBM eceran juga menipis, dan harganya melambung tinggi hingga mencapai Rp 35 ribu per liter, itupun jika masih tersedia.
Merespon krisis ini, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat koordinasi bersama PT Pertamina Bengkulu. Dalam rapat tersebut, Helmi Hasan mendesak adanya penambahan kuota BBM untuk Bengkulu dan menekankan perlunya solusi konkret untuk mengatasi masalah yang berulang ini.
Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa penyebab kelangkaan BBM tidak bisa disederhanakan hanya karena pendangkalan alur laut di Pelabuhan Pulau Baai. Menurutnya, antrean panjang di SPBU sudah terjadi bahkan saat kondisi pelabuhan masih normal.
"Ini bukan sekadar soal pendangkalan. Dulu waktu alur masih bagus pun, antrean tetap panjang. Jadi, kita butuh solusi lebih menyeluruh," tegas Helmi Hasan.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan bersurat langsung kepada Menteri BUMN dan jajaran Direksi Pertamina untuk mengajukan permohonan penambahan kuota BBM. Selain itu, Gubernur juga menyoroti ketimpangan distribusi, dimana provinsi tetangga seperti Lampung dan Sumatera Selatan tidak mengalami masalah kelangkaan serupa.
Selain meminta penambahan kuota, Gubernur Helmi Hasan juga mendorong pengawasan yang ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Ia meminta agar sistem barcode diperkuat untuk mencegah potensi penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah sedang berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat secepat mungkin.
"Jangan panik, jangan beli berlebihan. Pemerintah sedang berupaya penuh agar kebutuhan BBM masyarakat segera terpenuhi," imbau Gubernur.
Sementara itu, perwakilan PT Pertamina Bengkulu, Fauzan, menjelaskan bahwa penyaluran BBM ke Bengkulu saat ini bergantung pada jalur darat dari Lubuklinggau dan Jambi, karena kapal tanker tidak bisa masuk ke Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
"Distribusi dari Palembang ke Lubuklinggau memakai kereta, tapi saat ini ada kendala operasional," jelas Fauzan.
Pihak Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT KAI untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM.
-
Tindakan yang diambil pemerintah:
- Meminta penambahan kuota BBM ke Pertamina dan Menteri BUMN.
- Memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
- Berkordinasi dengan PT KAI untuk mengatasi kendala operasional
-
Himbauan Pemerintah:
- Masyarakat diminta tenang dan tidak panic buying