Pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto tengah mempersiapkan enam program bantuan sosial yang rencananya akan mulai digulirkan pada 5 Juni 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa anggaran untuk program-program ini telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, meskipun pengumuman resmi dari presiden belum dilakukan.

"Sudah ada (anggarannya), tapi kita lagi finalisasi," ujar Airlangga di Jakarta, mengutip laporan dari KONTAN pada Senin, 26 Mei 2025. Airlangga menjelaskan bahwa paket-paket bantuan ini merupakan wujud perlindungan sosial dari pemerintah dan upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.

Berikut adalah rincian enam program bantuan yang direncanakan oleh pemerintahan Prabowo:

• Bantuan Subsidi Upah (BSU): Program BSU ini pernah diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat pandemi Covid-19. Airlangga menyebutkan bahwa besaran BSU pada Juni 2025 akan lebih kecil dibandingkan dengan program serupa di era Jokowi, yang saat itu memberikan Rp 600.000. Persyaratan penerima BSU adalah pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Pada program BSU era Jokowi, pekerja dengan gaji di atas Rp 3,5 juta masih bisa menerima BSU asalkan gaji mereka di bawah upah minimum UMP/UMK.

• Insentif Transportasi: Pemerintah akan memberikan insentif berupa diskon harga tiket untuk berbagai moda transportasi, termasuk kereta api, pesawat, dan kapal laut. Skema pemberian bantuan ini masih dalam tahap perumusan. Insentif ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan bagi keluarga dan meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa liburan.

• Diskon Tarif Listrik: Pemerintah berencana untuk kembali memberlakukan program diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Program serupa pernah diterapkan pada Januari-Februari 2025. Perbedaannya, syarat untuk mendapatkan diskon tarif listrik 50 persen kali ini adalah daya listrik terpasang di rumah maksimal 1.300 VA.

• Diskon Tarif Tol: Selain diskon transportasi umum, masyarakat juga akan menikmati diskon tarif tol. Potongan tarif tol ini menargetkan sekitar 110 juta pengguna jalan pada Juni–Juli 2025. Diharapkan, pengurangan tarif tol ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi biaya transportasi dan logistik.

• Bantuan Sosial (Bansos): Pemerintah akan menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat selama masa stimulus ekonomi dan meningkatkan angka konsumsi masyarakat.

• Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan keringanan iuran bagi pekerja dengan memberikan diskon tarif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tanpa mengurangi nilai perlindungan. Bantuan ini khusus diberikan kepada buruh di sektor padat karya. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan berupa bantuan uang tunai atau layanan medis yang diberikan kepada pekerja jika mengalami kecelakaan saat bekerja atau menderita penyakit akibat kondisi lingkungan kerja.

Airlangga menambahkan, "Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi."

Selain memberikan insentif langsung, pemerintah juga mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan berbagai kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna meningkatkan pergerakan masyarakat selama masa libur sekolah.