Kondisi memprihatinkan tengah menghantui industri perhotelan di DKI Jakarta. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa tingkat hunian hotel mengalami penurunan signifikan pada kuartal pertama tahun 2025. Situasi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika tren negatif ini terus berlanjut.

Survei terbaru yang dilakukan oleh BPD PHRI DKI Jakarta pada bulan April 2025 menunjukkan bahwa mayoritas hotel, sekitar 96,7%, melaporkan penurunan tingkat hunian. Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, menyatakan bahwa jika kondisi ini tidak segera membaik, para pengusaha hotel terpaksa mengambil langkah berat dengan mengurangi jumlah karyawan. Estimasi PHK yang mungkin terjadi berkisar antara 10% hingga 30% dari total tenaga kerja.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan okupansi ini adalah berkurangnya permintaan dari sektor pemerintahan. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung pada industri perhotelan. Hotel-hotel di Jakarta selama ini mengandalkan kegiatan pemerintahan, seperti pertemuan, konferensi, dan akomodasi, sebagai sumber pendapatan yang signifikan.

"Sebanyak 66,7% responden survei kami menyebutkan bahwa penurunan permintaan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan," ujar Sutrisno dalam konferensi pers virtual. "Pengetatan anggaran pemerintah sangat memukul industri perhotelan, yang selama ini mengandalkan hunian kamar, pertemuan, dan restoran dari kegiatan pemerintahan."

Ketergantungan industri hotel pada wisatawan domestik semakin meningkat akibat penurunan kontribusi dari pasar pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jakarta masih sangat rendah. Rata-rata persentase kunjungan wisman hanya sekitar 1,98% per tahun dari tahun 2019 hingga 2023, jika dibandingkan dengan wisatawan domestik. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi promosi dan program pemerintah untuk menarik wisatawan mancanegara ke Jakarta belum efektif.

Kurangnya keseimbangan dalam struktur pasar pariwisata Jakarta menyoroti perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif. Upaya yang lebih terarah dan inovatif diperlukan untuk menjangkau pasar internasional dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta. Tanpa perubahan signifikan, industri perhotelan Jakarta akan terus menghadapi tantangan berat dan risiko PHK massal akan semakin meningkat.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi perhatian:

• Penurunan tingkat hunian hotel di Jakarta pada kuartal pertama 2025.
• Ancaman PHK massal di industri perhotelan jika kondisi tidak membaik.
• Berkurangnya permintaan dari sektor pemerintahan akibat efisiensi anggaran.
• Ketergantungan pada wisatawan domestik yang semakin tinggi.
• Rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta.
• Perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata.