Industri Perhotelan Jakarta Terancam Krisis Akibat Penurunan Okupansi

Industri perhotelan di Jakarta sedang menghadapi tantangan berat akibat penurunan tingkat hunian yang signifikan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (PHRI DK Jakarta) menyatakan kekhawatiran mendalam atas kondisi ini, yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan berdampak luas pada perekonomian daerah.

Survei terbaru yang dilakukan oleh BPD PHRI DK Jakarta pada April 2025 menunjukkan bahwa mayoritas hotel, sekitar 96,7%, mengalami penurunan tingkat hunian kamar. Kondisi ini memaksa para pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah efisiensi yang drastis, termasuk pengurangan jumlah karyawan. Penurunan ini dipicu oleh beberapa faktor yang saling terkait.

Faktor-faktor Penyebab Penurunan Okupansi Hotel

Beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan okupansi hotel di Jakarta:

• Pengetatan Anggaran Pemerintah: Lebih dari 66% responden survei PHRI DK Jakarta mengidentifikasi penurunan terbesar berasal dari segmen pasar pemerintah. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh berbagai lembaga pemerintah berdampak langsung pada berkurangnya kegiatan perjalanan dinas dan pertemuan di hotel.
• Rendahnya Kunjungan Wisatawan Asing: Kontribusi wisatawan mancanegara terhadap tingkat hunian hotel di Jakarta masih sangat rendah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata persentase kunjungan turis asing hanya sekitar 1,98% per tahun (periode 2019-2023), jauh di bawah wisatawan domestik.
• Kenaikan Biaya Operasional: Pelaku usaha hotel harus menghadapi kenaikan biaya operasional, termasuk tarif air, gas, dan listrik. Kenaikan ini semakin memperburuk kondisi keuangan hotel yang sudah tertekan oleh penurunan tingkat hunian.
• Regulasi dan Sertifikasi yang Rumit: Sistem regulasi dan sertifikasi yang kompleks dan berbelit-belit juga menjadi hambatan bagi industri perhotelan. Banyaknya izin yang harus diurus, seperti izin lingkungan, sertifikat laik fungsi, dan izin minuman beralkohol, menambah beban biaya dan waktu bagi para pemilik hotel.

Ancaman PHK dan Dampak Luas

Kondisi krisis ini memaksa sekitar 70% pemilik hotel untuk mempertimbangkan pengurangan jumlah karyawan. Responden survei memprediksi akan melakukan PHK karyawan sebanyak 10-30%. Selain itu, 90% responden berencana mengurangi penggunaan tenaga kerja harian (daily worker) dan 37,7% akan mengurangi staf tetap. Pemecatan karyawan dapat berdampak buruk pada kehidupan banyak orang.

Jika hal ini terjadi, dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh karyawan hotel, tetapi juga oleh sektor-sektor lain yang terkait dengan industri ini. Sektor-sektor itu adalah UMKM, petani, pemasok logistik, dan pelaku seni-budaya. Industri hotel memiliki keterkaitan erat dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemasok.

Harapan dan Rekomendasi PHRI DK Jakarta

Melihat kondisi industri hotel dan restoran yang semakin memburuk, BPD PHRI DK Jakarta mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna menyelamatkan sektor ini. Langkah-langkah tersebut meliputi:

• Pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat.
• Peningkatan promosi pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara.
• Penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi.

PHRI DK Jakarta berharap pemerintah dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh industri perhotelan. Industri ini tidak hanya penting bagi perekonomian Jakarta, tetapi juga berperan sebagai wajah pariwisata kota di mata dunia.