Polemik seputar status kehalalan Ayam Goreng Widuran terus bergulir. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui ketuanya, Anwar Abbas, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh restoran yang beroperasi di Solo, Jawa Tengah tersebut. Desakan ini muncul setelah terungkap bahwa restoran tersebut menggunakan bahan-bahan non-halal dalam proses pengolahan menu ayam kremesnya, tanpa memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.

Anwar Abbas menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengelola Ayam Goreng Widuran telah melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, khususnya umat Islam, dalam mengonsumsi produk yang halal dan aman. Oleh karena itu, menurut Anwar Abbas, pihak kepolisian dan instansi terkait harus bertindak tegas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi konsumen yang merasa dirugikan.

"Tindakan tegas perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha lainnya agar senantiasa jujur dan transparan dalam memberikan informasi terkait produk yang mereka jual," ujar Anwar Abbas.

Lebih lanjut, Anwar Abbas menyatakan bahwa ketidaktahuan pengelola restoran terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari jerat hukum. Ia berpendapat bahwa pengelola restoran seharusnya menyadari pentingnya memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai status kehalalan produk yang mereka jual, apalagi restoran tersebut telah beroperasi selama puluhan tahun.

"Seharusnya, pihak restoran memberikan informasi yang jelas, baik secara verbal maupun tertulis, mengenai status non-halal dari produk ayam goreng yang mereka jual. Namun, kenyataannya, hal tersebut tidak dilakukan, sehingga menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan konsumen," jelas Anwar Abbas.

Kasus Ayam Goreng Widuran mencuat ke publik setelah viral di media sosial. Banyak konsumen yang mengungkapkan kekecewaan mereka di kolom ulasan Google Review karena merasa tertipu dan tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status kehalalan menu yang disajikan. Beberapa konsumen bahkan baru mengetahui status non-halal restoran tersebut setelah membaca pemberitaan dan komentar di media sosial.

Manajemen Ayam Goreng Widuran sendiri telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kelalaian mereka dalam memberikan informasi yang jelas mengenai status kehalalan produk yang mereka jual. Mereka juga mengaku telah memasang label non-halal di restoran mereka sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada konsumen.

Berikut adalah poin-poin penting terkait kasus Ayam Goreng Widuran:

• Ayam Goreng Widuran adalah restoran yang telah beroperasi sejak tahun 1973 di Kota Solo, Jawa Tengah.
• Restoran ini menggunakan bahan non-halal dalam proses pengolahan menu ayam kremesnya.
• Pengelola restoran tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai status kehalalan produk yang mereka jual.
• Kasus ini mencuat ke publik setelah viral di media sosial.
• Muhammadiyah mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengelola restoran.
• Manajemen Ayam Goreng Widuran telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kelalaian mereka.
• Label non-halal telah dipasang di restoran sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada konsumen.

Diharapkan, kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk senantiasa jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi terkait produk yang mereka jual kepada konsumen.