Penundaan Pengangkatan CASN 2024: Dampak Berat bagi Calon ASN dan Kepercayaan Publik

Pengumuman penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 telah menimbulkan gelombang kekecewaan dan keresahan di kalangan pelamar yang telah dinyatakan lolos seleksi. Keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan, yang awalnya dijadwalkan pada Maret 2025 untuk CPNS dan Februari/Juli 2025 untuk PPPK, hingga Oktober 2025 dan Maret 2026, telah berdampak signifikan terhadap kehidupan para calon ASN, seperti yang dialami Katarsih (bukan nama sebenarnya).

Katarsih, yang seharusnya menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) pada 23 Maret 2025, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Ia menjelaskan bahwa instansi tempatnya akan bertugas bahkan telah mengumumkan jadwal pelatihan dasar pada 8 April 2025 melalui media sosial, yang kemudian dihapus setelah pengumuman penundaan. Ia menduga, informasi tersebut beredar setelah adanya notulensi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 5 Februari 2025. Meskipun DPR menganggap hal tersebut sebagai miskomunikasi, Kemenpan-RB dan BKN tetap melanjutkan kebijakan penundaan, sebuah keputusan yang menurut Katarsih, merupakan puncak dari serangkaian ketidakpastian.

Dampak penundaan ini bukan hanya sekadar penundaan administrasi, tetapi berdampak langsung pada kehidupan ekonomi para calon ASN. Banyak di antara mereka, termasuk Katarsih, telah mengambil langkah-langkah signifikan, seperti mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, mempersiapkan akomodasi untuk mengikuti pelatihan, dan menanggung beban finansial selama proses seleksi yang panjang. Kondisi ini diperparah bagi mereka yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan tetap. Katarsih sendiri terpaksa mengambil langkah-langkah darurat, seperti mencairkan dana darurat dari BPJS Ketenagakerjaan dan menambah penghasilan melalui pekerjaan lepas (freelance) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lebih jauh, Katarsih menyoroti kurangnya transparansi dan urgensi yang jelas dalam pengambilan keputusan penundaan tersebut. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dipertaruhkan karena telah merusak timeline yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh penundaan ini menciptakan kekhawatiran yang besar di kalangan calon ASN, membuat mereka mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian karir bagi mereka yang telah lolos seleksi yang ketat dan panjang.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang tata kelola pemerintahan dan transparansi dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut nasib banyak orang. Penundaan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampak negatif terhadap program pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, mengingat keterlambatan pengangkatan CASN dapat berdampak pada kekurangan tenaga kerja di berbagai instansi pemerintah. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif terkait alasan penundaan, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan hak-hak para calon ASN tetap terlindungi dan proses pengangkatan dapat segera dilakukan tanpa menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi mereka. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas proses rekrutmen ASN.

Langkah-langkah yang mungkin diambil Katarsih jika pendapatan freelance tidak mencukupi:

• Menjual aset bergerak seperti mobil.

• Mencari peluang pekerjaan tambahan lainnya.

• Meminjam uang dari kerabat atau lembaga keuangan.

• Mencari bantuan sosial jika diperlukan.