Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat kerja tertutup dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto beserta Kepala Staf dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Agenda penting ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada hari Senin, 26 Mei 2025. Tampak hadir dalam rapat tersebut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono. Pimpinan Komisi I DPR, termasuk Ketua Utut Adianto, serta Wakil Ketua Dave Laksono, Budisatrio Djiwandono, dan Ahmad Heryawan, turut hadir memimpin jalannya rapat.

Rapat tertutup ini diagendakan untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyatakan bahwa rincian lengkap mengenai pembahasan akan disampaikan kepada publik setelah rapat tertutup selesai dilaksanakan. Anggota Komisi I DPR, Syamsu Rizal, menambahkan bahwa agenda pemaparan program oleh Panglima TNI seringkali dilakukan secara tertutup karena materi yang disampaikan banyak mengandung informasi yang bersifat rahasia. Ia juga menyampaikan bahwa rapat kerja yang bersifat terbuka akan diadakan kemudian.

Sebelumnya, pada hari Rabu, 14 Mei, Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, telah menyampaikan rencana untuk memanggil jajaran TNI terkait dengan insiden ledakan pada pemusnahan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat, yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Utut menyoroti adanya indikasi kecerobohan dalam proses peledakan amunisi tersebut. Ia menegaskan pentingnya penjelasan dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi mengenai peristiwa ini. Utut berharap kejadian serupa tidak akan terulang dan menekankan perlunya penanganan yang sangat hati-hati terhadap semua hal yang berhubungan dengan amunisi.

Komisi I DPR memandang insiden ledakan amunisi ini sebagai isu serius yang perlu ditangani dengan cepat dan tepat. Pemanggilan pihak TNI bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan transparan mengenai penyebab terjadinya ledakan, serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Utut menekankan bahwa masalah ini bukan hanya soal kepentingan sesaat, tetapi juga menyangkut kemanusiaan dan strategi pertahanan negara. Ia juga menyoroti adanya korban jiwa dari kalangan militer, termasuk seorang kolonel dan seorang mayor, serta masyarakat sipil. Utut menegaskan bahwa kejadian ini tidak boleh terulang kembali.

Rapat antara Komisi I DPR dan jajaran TNI diharapkan dapat menghasilkan solusi konstruktif dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keamanan dan profesionalisme dalam pengelolaan amunisi dan materi berbahaya lainnya. Selain itu, rapat ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Daftar Isu yang dibahas:

• Isu-isu strategis terkait TNI
• Ledakan amunisi kedaluarsa di Garut