Keluhan demi keluhan terkait layanan jalan tol terus bergulir di masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, melalui Komisi V, menerima banyak aduan yang menyoroti ketidaksesuaian antara tarif tol yang mahal dengan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Sorotan utama tertuju pada kondisi jalan yang berlubang dan masalah kemacetan yang kerap terjadi, membuat pengguna jalan tol merasa dirugikan.

Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arief Wibowo, mengungkapkan bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah menerima ribuan aduan terkait operasional jalan tol. Salah satu keluhan utama adalah tarif tol yang dianggap terlalu mahal. "Tarif e-toll itu nggak lama. Karena e-toll itu nggak berasa, tap, tiba-tiba habis," ujarnya dalam RDPU Panja SPM Jalan Tol Komisi V DPR RI Bersama Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI).

Ia mencontohkan, biaya tol untuk perjalanan dalam kota saja bisa mencapai ratusan ribu rupiah, belum termasuk biaya bahan bakar. "Rp 1 juta dalam negeri itu nggak sampai tiga hari habis. Bolak-balik bandara itu sudah Rp 400 ribu kita kalau dari Depok ya. Itu baru tol-nya saja kan, belum bensin segala macam. Jadi masyarakat merasa ini tarif cukup mahal. Apalagi tol lintas Jawa, itu kalau nggak Rp 1 juta nggak bisa itu," imbuhnya.

Selain masalah tarif, keluhan lain yang sering disampaikan adalah kemacetan yang kerap terjadi di jalan tol. Padahal, jalan tol seharusnya menjadi jalur bebas hambatan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perjalanan dengan cepat dan efisien. Namun, kenyataannya, banyak pengguna jalan tol yang justru terjebak kemacetan, sehingga merasa percuma membayar tarif tol.

Kondisi permukaan jalan juga menjadi sorotan. Banyak pengguna jalan tol yang mengeluhkan kondisi jalan yang berlubang dan tidak rata, sehingga membuat perjalanan menjadi tidak nyaman dan bahkan berbahaya. "Tadi yang disampaikan pak Ketua kalau di beberapa negara itu kita lari 140 km/jam itu nggak berasa. Tapi kalau di Indonesia jangankan 140 km/jam, di atas 100 km/jam itu sudah kaya naik kuda, lompat-lompat," terang Yanuar.

Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Syarif Abdullah Alkadrie, juga menyampaikan keluhan serupa. Ia menyoroti lambatnya proses perbaikan jalan tol. "Berkaitan preservasi jalannya itu cukup lama, sekarang kita jalan kemudan jalan di bulan mendatang masih tetap saja itu tidak diperbaiki. Sebenarnya kita kan sudah bayar nih, tapi kita nggak dapat pelayanan yang baik," tuturnya.

Keluhan-keluhan ini menjadi masukan penting bagi BUJT untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol. DPR RI berharap BUJT dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah tarif mahal, kemacetan, dan kondisi jalan yang buruk, sehingga pengguna jalan tol dapat merasakan manfaat yang sepadan dengan biaya yang mereka keluarkan.