Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk merealisasikan program pembangunan sekolah rakyat. Program ini direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap hingga Juni 2026.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa proyek ambisius ini akan dibagi menjadi dua fase utama, yaitu Tahap I dan Tahap II. Tahap I sendiri terbagi lagi menjadi dua sub-tahap, yakni Tahap I-A dan Tahap I-B. Anggaran yang dialokasikan mencakup kedua tahap pembangunan, dengan harapan dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Total sekitar Rp 10 triliun disiapkan untuk Tahap I dan Tahap II," ungkap Dody dalam konferensi pers di Kementerian PU, Jakarta, pada Senin (26/5/2025). Konferensi pers tersebut diadakan dalam rangka persiapan kunjungan Presiden Prancis ke Indonesia.

Menurut Dody, pengelolaan anggaran ini berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis Kementerian PU. Pemerintah menargetkan penyelesaian Tahap II pada Juni 2026. Saat ini, fokus utama adalah menyelesaikan Tahap I, yang diharapkan rampung pada Juli 2025. Rinciannya, Tahap I-A mencakup pembangunan 64 sekolah, sementara Tahap I-B melibatkan pembangunan lebih dari 30 sekolah.

"Sekolah-sekolah Tahap I ini berfungsi sebagai tempat persiapan bagi calon siswa sebelum mereka masuk ke sekolah-sekolah yang sebenarnya di Tahap II," jelasnya.

Meskipun bersifat sementara, Dody optimis bahwa penyelesaian Tahap I dapat tercapai sesuai jadwal. Sebagian besar pekerjaan pada tahap ini melibatkan renovasi ringan bangunan-bangunan yang sudah ada. Nantinya, siswa yang telah mengikuti program persiapan di sekolah-sekolah Tahap I akan dipindahkan ke sekolah-sekolah Tahap II, yang akan menjadi sekolah rakyat permanen.

Sekolah-sekolah Tahap II akan dibangun di atas lahan minimal 6 hektare (ha) dan dirancang untuk menampung 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Lahan untuk pembangunan sekolah ini akan disediakan oleh pemerintah daerah (pemda), sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Namun, dari sekitar 200 lahan yang diajukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ke Kementerian PU, hanya 30 lahan yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kemiringan lahan yang melebihi 10 derajat dan status lahan yang masih aktif sebagai sawah.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Maulidya Indah Junica, menambahkan bahwa meskipun renovasi ringan dilakukan pada Tahap I, bangunan-bangunan sekolah rakyat yang disiapkan akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah dan asrama. Banyak bangunan yang dipilih untuk direnovasi merupakan bangunan yang sebelumnya digunakan untuk pendidikan dan pelatihan (diklat).

Tahun ini, Kementerian PU akan fokus pada renovasi bangunan sementara untuk Tahap I, sebelum memulai pembangunan kawasan sekolah baru yang akan menjadi sekolah rakyat permanen. Anggaran Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah-sekolah baru ini.

"Kita membangun tahun ini sebelum dipindahkan ke lokasi yang baru banget. Lalu yang Bapak (Menteri PU) sampaikan itu ada Rp 10 triliun, nah itu bangunan baru banget yang dibangun," pungkas Maulidya.