Komisi IX DPR RI menyoroti gaya komunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang dinilai kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik, terutama terkait isu-isu sensitif di sektor kesehatan.

Charles Honoris mengingatkan bahwa berbagai pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin sebelumnya telah memicu kontroversi dan kegaduhan. Beberapa di antaranya adalah pernyataan yang mengaitkan tingkat pendapatan dengan kesehatan dan kecerdasan, serta penggunaan ukuran celana jeans sebagai indikator obesitas pada pria. Pernyataan-pernyataan ini dinilai kurang sensitif dan berpotensi menyinggung perasaan masyarakat.

"Kita berharap semua pejabat publik, termasuk Menteri Kesehatan, dapat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan," ujar Charles Honoris.

Menurut Charles, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini tengah berupaya melakukan transformasi di sektor kesehatan. Namun, ia menekankan bahwa transformasi yang baik membutuhkan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. Kebijakan yang baik sekalipun, jika tidak dikomunikasikan dengan baik, dapat menimbulkan resistensi dan keresahan di masyarakat.

"Harapan kami, transformasi ini dapat berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, evaluasi kami adalah agar Menteri Kesehatan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan," tegasnya.

Selain pernyataan kontroversial, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menuai kritik terkait pembentukan kolegium versi pemerintah. Langkah ini dinilai mengabaikan peran organisasi profesi dan dianggap melampaui kewenangan, terutama setelah disahkannya UU No. 17 Tahun 2023. Terkait hal ini, Charles Honoris menyatakan bahwa DPR RI akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Proses hukum sedang berjalan, kita ikuti saja. Kami akan menghormati apapun putusan MK nantinya," kata Charles Honoris.

Kritik terhadap Menkes tidak hanya datang dari DPR RI. Kalangan akademisi dari berbagai universitas terkemuka, seperti FK UI, Unpad, UNS, dan AIPKI, juga menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan Kemenkes. Di FK UI, lebih dari 100 guru besar menyatakan keprihatinan mereka.

Selain soal kolegium, kritik juga diarahkan pada rencana pelatihan operasi caesar untuk dokter umum di daerah terpencil, serta usulan agar tukang gigi dapat membuka praktik di puskesmas. Meskipun pernyataan terkait tukang gigi tersebut telah diralat, isu ini tetap menjadi sorotan.

Charles Honoris berharap Menkes membuka ruang dialog dengan para tenaga medis dan organisasi profesi untuk memperkuat kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa niat baik, jika tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak akan menghasilkan hasil yang optimal.

"Penting sekali bagi Menteri Kesehatan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kebijakan kepada profesi kedokteran," pungkasnya.

Secara keseluruhan, DPR RI menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dan hati-hati bagi Menteri Kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil dapat diterima dan didukung oleh masyarakat luas.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi sorotan:

• Kehati-hatian dalam berkomunikasi: Menkes diminta lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan agar tidak menimbulkan kegaduhan.
• Transformasi kesehatan: Kemenkes diharapkan dapat mengkomunikasikan rencana transformasi kesehatan dengan baik kepada publik.
• Kolegium versi pemerintah: DPR RI menghormati proses hukum terkait pembentukan kolegium versi pemerintah yang sedang berjalan di MK.
• Dialog dengan tenaga medis: Menkes diharapkan membuka ruang dialog dengan tenaga medis dan organisasi profesi.

Dengan komunikasi yang baik, diharapkan berbagai kebijakan kesehatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.