Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan berencana menggelar uji publik terhadap naskah penulisan ulang sejarah Indonesia. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengumumkan bahwa kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Juni atau Juli 2025.

Pengumuman ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi X di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025). Fadli Zon menjelaskan bahwa uji publik ini akan menjadi forum diskusi terbuka untuk setiap tema dalam naskah sejarah. Berbagai ahli dari berbagai bidang akan diundang untuk terlibat dan memberikan pandangan mereka.

"Uji publik ini adalah wadah bagi kita untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak," ujar Fadli Zon. Dia menambahkan, proses penulisan ulang sejarah ini telah mencapai tahap akhir. Lebih dari seratus ahli, tepatnya 113 orang, telah berkontribusi dalam penyusunan sepuluh jilid buku sejarah nasional Indonesia.

Proses penulisan ulang ini melibatkan banyak ahli sejarah, budayawan, dan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia. Mereka bekerja secara kolaboratif untuk meninjau kembali peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, serta menambahkan perspektif baru yang lebih inklusif dan komprehensif. Beberapa jilid buku sejarah telah rampung 100 persen, sementara yang lain masih dalam tahap penyelesaian akhir. Fokus utama dari penulisan ulang ini adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Pemerintah menargetkan agar narasi sejarah Indonesia versi terbaru ini dapat diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Diharapkan, buku sejarah ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya bagi generasi muda Indonesia, serta memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap bangsa.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait penulisan ulang sejarah Indonesia:

• Tujuan: Untuk menyajikan narasi sejarah yang lebih komprehensif, inklusif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.
• Partisipasi Ahli: Melibatkan 113 ahli dari berbagai bidang.
• Target Rilis: 17 Agustus 2025.
• Format: 10 jilid buku sejarah nasional Indonesia.
• Fokus: Perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Dengan adanya uji publik ini, pemerintah berharap dapat menerima masukan yang konstruktif dari masyarakat, sehingga buku sejarah yang dihasilkan dapat menjadi representasi yang akurat dan berimbang dari sejarah bangsa Indonesia.