Menkes Soroti Distorsi Informasi di Media Sosial: Upaya Komunikasi Publik Perlu Dibenahi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam strategi komunikasi publik Kementerian Kesehatan. Hal ini menyusul serangkaian disinformasi dan interpretasi yang keliru terhadap pernyataannya di media sosial.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Senin (26/5/2025), Menkes mengungkapkan keheranannya atas viralnya potongan-potongan pernyataannya yang seringkali di luar konteks. Padahal, menurutnya, isu-isu tersebut telah berulang kali disampaikannya dalam berbagai kesempatan selama setahun terakhir.
"Niat saya sebenarnya baik, tapi apa yang saya sampaikan seolah-olah selalu salah," ujar Menkes.
Salah satu contoh yang disoroti adalah interpretasi mengenai korelasi antara pendapatan dan kesehatan. Menkes menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut merujuk pada standar negara maju yang ditetapkan oleh Bank Dunia, di mana rata-rata pendapatan per kapita mencapai Rp 15 juta. Untuk mencapai status tersebut, peningkatan kesehatan masyarakat menjadi faktor krusial.
"Untuk menjadi negara maju, kita harus mencapai rata-rata pendapatan Rp 15 juta. Untuk itu, kesehatan masyarakat harus ditingkatkan," jelasnya. Namun, ia menyayangkan bagaimana pernyataan ini dipotong dan disebarluaskan dengan interpretasi yang menyimpang.
Kasus serupa terjadi pada penjelasannya mengenai hubungan antara ukuran celana pria (33-34) dengan risiko kesehatan. Menkes menekankan bahwa hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan kesehatan gratis (CKG) yang menunjukkan tingginya prevalensi diabetes, obesitas, dan hipertensi di masyarakat.
"Isu lingkar perut ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu, namun baru-baru ini menjadi viral dengan konteks yang berbeda," imbuhnya. Ia kembali menegaskan bahwa faktor risiko seperti lingkar perut berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.
Kekhawatiran Menkes ini sejalan dengan data dari BPJS Kesehatan. Data tersebut menunjukkan bahwa penyakit katastropik menjadi penyumbang terbesar beban pembiayaan kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa rata-rata beban pembiayaan BPJS Kesehatan mencapai Rp 1,9 miliar per hari, dengan total Rp 700,42 miliar per tahun. Penyakit jantung masih menjadi penyebab utama tingginya biaya tersebut, mencakup lebih dari 70 persen dari total utilisasi.
Dengan demikian, Menkes menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dan akurat untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan pesan kesehatan sampai kepada masyarakat dengan benar.