Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya upaya sistematis yang bertujuan untuk menekan produksi minyak mentah (lifting) Indonesia. Menurutnya, praktik ini secara sengaja dirancang untuk mempertahankan ketergantungan negara pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahlil membandingkan kondisi produksi minyak Indonesia saat ini dengan era 1996-1997. Pada masa itu, lifting minyak nasional mencapai 1,5 juta hingga 1,6 juta barel per hari, sementara konsumsi domestik hanya sekitar 500 ribu barel per hari. Data terkini menunjukkan penurunan drastis, dengan lifting minyak Indonesia di angka 580 ribu barel per hari, sementara kebutuhan konsumsi melonjak menjadi 1,6 juta barel per hari.

"Perbedaan yang sangat signifikan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah penurunan lifting ini disebabkan oleh menipisnya sumber daya alam kita, ataukah ada faktor kesengajaan yang menyebabkan impor terus berlanjut?" ujar Bahlil dalam sebuah forum energi di Jakarta.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa dirinya menemukan indikasi kuat adanya praktik kesengajaan dalam penurunan lifting minyak nasional. Ia menyoroti fakta bahwa terdapat 301 proyek eksplorasi minyak yang belum memiliki rencana pengembangan (Plan of Development/POD), meskipun izin konsesi telah diberikan.

"Izin sudah diberikan, namun POD-nya terus ditunda-tunda," ungkap Bahlil.

Menyikapi situasi ini, Bahlil mengaku telah meminta izin kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek eksplorasi minyak yang bermasalah. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mencabut izin konsesi jika ditemukan pelanggaran.

"Saya sudah meminta izin kepada Presiden untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tindakan tegas, termasuk pencabutan izin, akan diambil jika diperlukan. Ini bukan main-main," tegas Bahlil.

Sebagai contoh konkret, Bahlil menyinggung proyek Blok Masela yang dikelola oleh Inpex. Menurutnya, perusahaan tersebut telah diberikan izin konsesi selama 26 tahun, namun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahlil menyatakan telah memberikan peringatan keras kepada Inpex dan tidak segan-segan mencabut izin konsesi jika perusahaan tersebut tidak segera memenuhi kewajibannya.

"Inpex, dengan Blok Masela-nya, sudah 26 tahun diberikan konsesi. Saya sudah memberikan peringatan pertama. Jika masih tidak ada kemajuan, akan ada peringatan kedua. Jika tetap tidak ada perubahan, izin akan dicabut atas nama negara. Ini serius," pungkas Bahlil.