Mendagri Dorong Efisiensi APBD untuk Pendanaan PSU Pilkada 2024

Pemerintah pusat mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah sebagai prioritas utama dalam pendanaan PSU. Hal ini disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/03/2025).

Mendagri mengungkapkan temuan terkait inefisiensi anggaran di beberapa daerah. Sebagai contoh, ia menyinggung besarnya alokasi anggaran untuk uang makan, mencapai Rp 51 miliar per tahun di suatu daerah. Angka ini dinilai fantastis dan membutuhkan penelusuran lebih lanjut. "Jika dibagi 12 bulan, berarti Rp 4 miliar per bulan," ujar Tito. "Ini perlu dikaji lebih detail, karena jelas tidak efisien." Selain itu, beberapa daerah juga dinilai memiliki anggaran perjalanan dinas dan pemeliharaan aset yang sangat tinggi, yang seharusnya dapat ditekan melalui penyederhanaan prosedur dan penghematan.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa banyak pos anggaran yang dinilai tidak efisien. Beberapa contohnya adalah belanja operasional yang tidak perlu dan pembengkakan anggaran yang bisa ditekan dengan evaluasi dan perencanaan yang lebih matang. Dengan demikian, dana PSU dapat dialokasikan dari APBD tanpa harus membebani keuangan negara. Prioritas pemerintah adalah mengoptimalkan APBD terlebih dahulu sebelum menggunakan APBN.

Terkait PSU Pilgub Papua, Mendagri menyatakan bahwa pembiayaan telah disepakati menggunakan APBD. Namun, masih ada dua daerah yang belum terpenuhi pendanaannya, yaitu Pilbup Pasaman dan Pilbup Boven Digoel. Terkait Pilbup Boven Digoel, Mendagri mengungkapkan adanya kendala terkait kesanggupan daerah untuk membiayai PSU. Namun, setelah dilakukan penelusuran mendalam terhadap anggaran daerah tersebut, ditemukan banyak pos anggaran yang tidak efisien dan dapat dipangkas. "Setelah kami teliti satu per satu, banyak anggaran yang tidak efisien," kata Tito. "Belanja operasional yang tidak perlu dan lain sebagainya akan dikurangi."

Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan PSU Pilkada 2024 berjalan lancar dan tertib, serta untuk mendisiplinkan pengelolaan anggaran daerah agar lebih efisien dan akuntabel. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk memastikan efisiensi APBD, antara lain:

• Melakukan audit dan evaluasi terhadap anggaran daerah secara menyeluruh.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.
• Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
• Menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif.
• Memberikan sanksi tegas kepada pemerintah daerah yang melakukan penyimpangan anggaran.

Dengan demikian, pemerintah berharap PSU Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar, tanpa menimbulkan beban keuangan negara yang signifikan, sekaligus mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD di daerah.