Polemik Penulisan Ulang Sejarah Nasional: Fadli Zon Tanggapi Kritik dengan Ajakan Diskusi

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menanggapi penolakan terhadap proyek penulisan ulang sejarah nasional yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Fadli Zon meminta semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hingga buku sejarah versi baru rampung sebelum memberikan penilaian atau komentar.

Fadli Zon menyatakan ketidakmengertiannya terhadap penilaian yang diberikan sebelum karya tersebut selesai. Ia menilai bahwa kritik yang dilayangkan sebelum melihat hasil akhir sebagai sebuah prasangka yang tidak berdasar. Menurutnya, akan lebih baik jika masyarakat menunggu hingga draf selesai ditulis, baru kemudian memberikan masukan atau kritikan yang membangun. Ia menyamakan perdebatan yang terjadi saat ini sebagai sesuatu yang hampa dan tidak substansial.

Lebih lanjut, Fadli Zon berencana untuk membuka forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk mereka yang menolak proyek penulisan ulang ini. Ia ingin memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan berdebat secara terbuka. Ia menekankan pentingnya berdiskusi berdasarkan fakta dan data yang ada, bukan hanya berdasarkan kerangka atau draf yang belum final. Saat ini, proyek penulisan ulang sejarah nasional telah mencapai lebih dari 50 persen.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) telah menyuarakan penolakan terhadap proyek ini. Andi Achdian, salah satu anggota AKSI, menilai bahwa proyek penulisan ulang sejarah yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan berpotensi mengancam prinsip keterbukaan dan demokrasi dalam penulisan sejarah bangsa. AKSI menegaskan penolakan terhadap segala bentuk intervensi kekuasaan dalam penulisan sejarah, terutama jika dilakukan secara tunggal oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan.

Andi Achdian juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia memiliki nilai penting sebagai pelajaran bagi dunia. Pengalaman pahit bangsa Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang mencoba merekayasa sejarah seharusnya menjadi pengingat bahwa penggelapan sejarah dapat membawa dampak buruk bagi bangsa. Ia menekankan bahwa sejarah seharusnya tidak dijadikan alat untuk memuliakan kekuasaan, melainkan sebagai sumber pembelajaran dan refleksi bagi generasi mendatang.

Berikut poin-poin yang menjadi perhatian AKSI:

• Penulisan ulang sejarah oleh pemerintah berpotensi menyelewengkan fakta.
• Sejarah seharusnya menjadi pelajaran, bukan alat kekuasaan.
• Keterbukaan dan demokrasi adalah prinsip utama dalam penulisan sejarah.
• Pengalaman pahit masa lalu harus menjadi pengingat.
• Intervensi kekuasaan dalam sejarah harus ditolak.

Diskusi dan perdebatan mengenai penulisan ulang sejarah nasional ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan menghasilkan karya sejarah yang akurat, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.