Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan keprihatinannya atas angka kemiskinan di provinsinya yang masih tinggi, yaitu 9,58 persen. Angka ini menjadi perhatian serius karena melampaui capaian provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, meskipun masih di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 8,57 persen.

Hal ini diungkapkan saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Musrenbang Jawa Tengah tahun 2025 yang diselenggarakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Senin (26/5/2025). Luthfi menyoroti ketimpangan angka kemiskinan ini dibandingkan dengan provinsi tetangga di Pulau Jawa. Jawa Barat misalnya, mencatatkan angka kemiskinan sebesar 7,08 persen, DKI Jakarta bahkan lebih rendah lagi dengan 4,14 persen, dan Banten di angka 5,7 persen. Hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki persentase kemiskinan lebih tinggi dari Jawa Tengah, yakni 10,40 persen.

"Pada tahun 2024 kemarin, kemiskinan kita adalah 9,58. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita," ungkap Luthfi. Ia kerap menggunakan istilah "negara" untuk menggambarkan Jawa Tengah dan provinsi-provinsi sekitarnya, dengan maksud menekankan urgensi penerapan strategi pembangunan yang lebih efektif dan terarah.

Gubernur Luthfi memaparkan beberapa strategi yang telah dan akan terus diupayakan untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Strategi tersebut meliputi:

• Pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang kurang mampu.
• Peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi.
• Meminimalisir dan fokus pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan.

"Kita tidak sedang dalam perlombaan menang atau kalah dengan daerah lain, tetapi lebih kepada bagaimana kita menerapkan tipologi dan strategi pembangunan yang tepat untuk Jawa Tengah. Kita tidak ingin Jawa Tengah stagnan," tegasnya.

Di sisi lain, Luthfi memberikan apresiasi terhadap capaian Jawa Tengah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dengan angka 4,33 persen, TPT Jawa Tengah berada di bawah angka nasional yang mencapai 4,76 persen. Bahkan, beberapa provinsi lain seperti Jawa Barat (6,74 persen), DKI Jakarta (6,18 persen), dan Banten (6,64 persen) memiliki TPT yang lebih tinggi.

DIY dan Jawa Timur masing-masing mencatatkan TPT sebesar 3,18 persen dan 3,61 persen.

"Justru di sektor pengangguran, kita patut berbangga. Tingkat pengangguran kita termasuk yang terendah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja dan berusaha di Jawa Tengah cukup terbuka lebar," imbuhnya.

Dengan fokus pada implementasi strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran, Gubernur Luthfi optimis dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara berkelanjutan.