Prioritaskan Transportasi Publik, Implementasi ERP di Jakarta Ditunda
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pihaknya masih berfokus pada pembenahan dan pengembangan infrastruktur transportasi publik sebagai prioritas utama.
Menurut Pramono, wacana mengenai ERP bukanlah hal yang baru. Gagasan ini telah muncul sejak era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo dan terus dibahas oleh para gubernur selanjutnya. Namun, implementasinya selalu tertunda karena sistem pendukung yang belum memadai. Pramono tidak ingin isu ini digiring seolah-olah Pemprov DKI Jakarta sudah menetapkan keputusan final terkait ERP, padahal kajian mendalam masih terus dilakukan.
"Jangan sampai saya di-framing lagi bahwa Jakarta akan menetapkan ERP. Ini masih dikaji secara mendalam," tegas Pramono saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta memilih untuk fokus pada peningkatan kualitas dan jangkauan transportasi publik. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengembangan layanan Transjabodetabek. Baru-baru ini, tiga rute baru Transjabodetabek telah diresmikan, yaitu:
- Alam Sutera–Blok M
- Cawang–Vida Bekasi
- PIK 2–Blok M
Pemerintah berencana untuk menambah empat rute lainnya dalam waktu dekat. Pramono menambahkan bahwa setelah infrastruktur transportasi publik memadai dan pemerintah dapat memberikan subsidi yang sesuai, barulah pembahasan mengenai waktu penerapan ERP akan dilanjutkan.
Sebelumnya, isu mengenai penerapan ERP di 25 ruas jalan di Jakarta dengan tarif antara Rp 5.000 hingga Rp 19.900 sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Namun, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah membantah kabar tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum memberlakukan kebijakan ERP. Pihaknya masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi publik sebagai prasyarat utama sebelum ERP dapat diterapkan secara efektif.