Industri perhotelan di Jakarta menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Dampak dari kebijakan ini dirasakan langsung oleh pelaku usaha perhotelan, terutama dengan adanya pembatasan perjalanan dinas dan kegiatan studi tour yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan penting.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (PHRI DK Jakarta) secara aktif menyuarakan keprihatinan mereka dan mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Ketua BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono, menyampaikan lima poin utama yang diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi industri perhotelan. Poin-poin tersebut mencakup:

• Relaksasi Kebijakan Anggaran: PHRI meminta pemerintah untuk melonggarkan kembali kebijakan anggaran terkait perjalanan dinas dan kegiatan rapat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kembali tingkat hunian hotel yang mengalami penurunan akibat pembatasan tersebut.
• Peningkatan Promosi Pariwisata: PHRI menekankan pentingnya promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan, terutama untuk menarik wisatawan internasional. Promosi yang ada saat ini dinilai belum optimal dalam meningkatkan kunjungan turis ke Jakarta, yang tercermin dari tingkat hunian hotel yang masih rendah.
• Penertiban Akomodasi Ilegal: PHRI menyoroti keberadaan akomodasi ilegal seperti kos-kosan harian yang beroperasi tanpa izin resmi. PHRI menilai hal ini merugikan hotel yang taat pada regulasi dan membayar pajak, oleh karena itu meminta pemerintah menertibkan akomodasi ilegal.
• Peninjauan Ulang Kebijakan Tarif: PHRI meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban operasional hotel dan restoran, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka.
• Penyederhanaan Proses Perizinan: PHRI mengusulkan penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antar instansi agar lebih efisien dan transparan. Proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit selama ini menjadi hambatan bagi pelaku usaha perhotelan.

PHRI DK Jakarta berharap pemerintah dapat memberikan respons positif terhadap tuntutan ini. Industri perhotelan dan restoran merupakan bagian penting dari perekonomian Jakarta dan memiliki peran strategis dalam memajukan sektor pariwisata. Dukungan dari pemerintah akan menjadi kunci bagi kebangkitan sektor ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta secara keseluruhan.