Dilema Usia Pensiun ASN: Menimbang Pengalaman dan Regenerasi

Wacana mengenai perpanjangan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 70 tahun kembali mencuat, memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan. Kebijakan ini, jika diterapkan, akan berdampak signifikan terhadap jutaan ASN dan keuangan negara. Di satu sisi, perpanjangan usia pensiun dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berpengalaman dan kompeten. Di sisi lain, dapat menghambat regenerasi birokrasi dan berpotensi meningkatkan beban anggaran negara.

Saat ini, usia pensiun ASN di Indonesia umumnya berkisar antara 58 hingga 60 tahun. Usulan perpanjangan hingga 70 tahun akan memengaruhi sekitar 2,7 juta ASN berusia di atas 51 tahun. Pemerintah berdalih bahwa banyak ASN di usia 60-an masih memiliki kemampuan, ide segar, dan pengalaman yang relevan untuk berkontribusi bagi negara. Kehadiran mereka dianggap penting, terutama dalam menghadapi tantangan kompleks seperti transformasi digital, perubahan iklim, dan krisis global. Argumentasi ini didukung oleh fakta bahwa di negara-negara maju, partisipasi angkatan kerja lansia cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya harapan hidup dan kesehatan.

Namun, perpanjangan usia pensiun juga menimbulkan kekhawatiran terkait beban anggaran negara. Pada tahun 2024, anggaran untuk pembayaran pensiun ASN mencapai Rp 164,4 triliun, dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 175 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun sebagai dampak dari rekrutmen besar-besaran pada tahun 1990-an. Jika usia pensiun diperpanjang tanpa reformasi sistem pensiun, beban fiskal ini dapat meningkat drastis, diperkirakan mencapai Rp 540 triliun per tahun pada tahun 2050. Pemerintah sedang mempertimbangkan reformasi sistem pensiun, termasuk beralih dari skema pay-as-you-go menjadi fully funded, di mana dana pensiun dikumpulkan dan diinvestasikan sejak dini melalui iuran bersama antara ASN dan negara.

Selain itu, perpanjangan usia pensiun juga berpotensi menghambat karier ASN muda. Jika posisi-posisi senior terus diduduki oleh pejabat yang lebih tua, peluang promosi bagi ASN muda akan semakin terbatas. Hal ini dapat memicu demotivasi, bahkan brain drain ke sektor swasta yang menawarkan prospek karier yang lebih menjanjikan. Sistem karier birokrasi yang seringkali didasarkan pada senioritas, bukan kinerja, dapat memperburuk situasi ini. Kekhawatiran lain adalah potensi peningkatan praktik kolusi dan korupsi. Semakin lama seseorang menduduki posisi puncak, semakin besar pula godaan untuk menyalahgunakan wewenang.

Diperlukan pertimbangan yang matang dan komprehensif sebelum memutuskan untuk memperpanjang usia pensiun ASN. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara mempertahankan sumber daya manusia yang berpengalaman dan memberikan kesempatan bagi regenerasi birokrasi. Reformasi sistem pensiun juga menjadi kunci untuk mengendalikan beban anggaran negara. Selain itu, pengawasan ketat dan sistem akuntabilitas yang transparan diperlukan untuk mencegah praktik kolusi dan korupsi.

Solusi alternatif dapat dipertimbangkan, seperti menciptakan korps ahli senior yang dibayar berdasarkan proyek atau keahlian spesifik, tanpa menghambat rotasi dan promosi di bawahnya. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi ASN senior untuk terus berkontribusi bagi negara, sambil memberikan peluang bagi ASN muda untuk mengembangkan karier mereka. Pemerintah juga perlu merumuskan kembali definisi produktivitas di usia senja, yang tidak hanya terfokus pada jabatan struktural, tetapi juga pada peran-peran fungsional, konsultatif, atau mentoring.

Berikut beberapa point yang perlu dipertimbangkan :

• Keuangan Negara: Beban anggaran pensiun yang terus meningkat dan perlunya reformasi sistem pensiun.
• Regenerasi: Dampak perpanjangan usia pensiun terhadap peluang karier ASN muda dan potensi brain drain.
• Kolusi dan Korupsi: Potensi peningkatan praktik korupsi akibat kekuasaan yang bertahan terlalu lama.
• Alternatif: Pertimbangan solusi alternatif, seperti korps ahli senior dan definisi baru produktivitas di usia senja.

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi ASN, negara, dan masyarakat.