Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menekankan pentingnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam praktik premanisme, khususnya penyerobotan lahan negara. Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa tindakan tegas ini krusial untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Ace Hasan Syadzily menyatakan, tindakan penyerobotan lahan oleh ormas dapat menghambat investasi dan merusak iklim ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa ragu untuk memberantas ormas yang melakukan penyerobotan lahan yang bukan haknya, termasuk lahan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini disampaikan saat berada di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (27/5/2025).

Lemhannas telah berulang kali menekankan perlunya ketegasan pemerintah terhadap kelompok yang berlindung di balik nama ormas dan melakukan penyerobotan lahan yang bukan hak mereka. Ketegasan ini sangat penting, terutama jika lahan yang diserobot memiliki legalitas hukum yang jelas sebagai milik negara.

"Kami mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pihak manapun yang menggunakan tanah atau lahan yang bukan haknya, baik yang berkedok ormas maupun organisasi lain," tegas Ace. Beliau juga menambahkan bahwa jika terdapat sengketa terkait lahan, sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum untuk menghindari masalah yang lebih besar.

Beberapa waktu lalu, masyarakat diresahkan oleh tindakan sejumlah ormas yang melakukan penyerobotan lahan milik negara. Salah satu contohnya adalah ormas GRIB Jaya yang menyerobot lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Tangerang Selatan, bahkan mendirikan posko di lahan tersebut. Selain itu, Pemuda Pancasila (PP) juga terlibat dalam penyerobotan lahan parkir Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, yang menghasilkan keuntungan hingga Rp 1 miliar per tahun.

Kasus-kasus penyerobotan lahan ini menjadi perhatian serius dan memicu desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi ormas yang melakukan pelanggaran hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

• Aparat Penegak Hukum
• Organisasi Masyarakat (Ormas)
• Penyerobotan Lahan
• Investasi
• Iklim Ekonomi
• Legalitas Hukum
• Sengketa Lahan
• GRIB Jaya
• Pemuda Pancasila (PP)
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
• Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan