Partai Golkar menyuarakan dukungan terhadap wacana kenaikan dana partai politik (parpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa parpol merupakan pilar utama demokrasi yang selayaknya mendapat perhatian dari negara.

Ace Hasan Syadzily menyampaikan pandangannya usai menghadiri acara di DPP Golkar, Jakarta Barat. Ia menjelaskan bahwa usulan kenaikan dana parpol ini sejalan dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menekankan pentingnya penguatan parpol sebagai bagian integral dari sistem demokrasi.

"Parpol kan juga bagian dari pilar demokrasi utama yang perlu mendapatkan perhatian dari negara," ujar Ace, menanggapi usulan kenaikan dana parpol dari APBN.

Ace menambahkan bahwa besaran kenaikan dana parpol akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Ia menekankan bahwa penguatan parpol melalui instrumen negara merupakan langkah penting dalam membangun demokrasi yang sehat.

"Tinggal kan nanti proses untuk bagaimana memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena itu merupakan uang rakyat tentu perlu diatur secara lebih perinci sehingga akuntabilitasnya bisa tetap terjaga," jelasnya.

Politisi Golkar itu mencontohkan praktik di negara-negara demokrasi lain yang juga memberikan bantuan kepada parpol. Ia menekankan pentingnya pengaturan yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana parpol.

"Nanti soal mekanisme akuntabilitas publiknya diatur sedemikian rupa, sehingga lebih transparan, terbuka, dan dipergunakan sepenuhnya untuk penguatan pendidikan demokrasi, pendidikan politik bagi masyarakat," kata Ace.

Menanggapi usulan ideal mengenai dana Rp 10 ribu per suara, Ace menyerahkan keputusan akhir kepada negara, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal yang ada. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga menyampaikan bahwa angka Rp 10 ribu per suara merupakan angka yang ideal.

Poin-poin penting yang diungkapkan Ace Hasan Syadzily:

• Parpol adalah pilar utama demokrasi yang perlu mendapat perhatian negara.
• Kenaikan dana parpol perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.
• Penguatan parpol melalui instrumen negara penting untuk membangun demokrasi yang sehat.
• Penggunaan dana parpol harus transparan dan akuntabel.
• Mekanisme akuntabilitas publik perlu diatur sedemikian rupa.
• Dana parpol harus digunakan untuk penguatan pendidikan demokrasi dan politik bagi masyarakat.