Puluhan mahasiswa dan aktivis lingkungan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta Pusat, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait dampak operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Babelan di Bekasi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Aksi yang digelar pada hari Selasa ini, menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mempensiunkan PLTU Babelan, PLTU Swasta terbesar di Jawa Barat. Para demonstran, yang tergabung dalam berbagai organisasi lingkungan, menyampaikan empat poin utama yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

Empat Tuntutan Utama:

• Penghentian Operasi PLTU Babelan: Para pengunjuk rasa mendesak agar PLTU Babelan segera dimasukkan ke dalam peta jalan penghentian operasional PLTU. Mereka berpendapat bahwa keberadaan PLTU ini memberikan kontribusi signifikan terhadap polusi udara dan kerusakan lingkungan di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Polusi udara yang dihasilkan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
• Pencabutan Permen ESDM No. 10 Tahun 2025: Para aktivis mengkritik Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 yang dianggap bertentangan dengan Perpres No. 112 Tahun 2022. Mereka menilai bahwa Permen ESDM tersebut hanya menawarkan solusi semu seperti carbon capture dan retrofit, tanpa adanya komitmen yang jelas dan tegas untuk menghentikan operasional PLTU secara permanen. Solusi-solusi tersebut dinilai tidak efektif dalam mengatasi masalah polusi yang ditimbulkan oleh PLTU.
• Peninjauan Ulang RUKN 2025: Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan semangat pengurangan emisi karbon dan kontribusi nasional terhadap mitigasi perubahan iklim. Para aktivis mendesak pemerintah untuk meninjau ulang RUKN 2025 dan memasukkan target-target yang lebih ambisius dalam pengurangan emisi karbon dari sektor energi.
• Jaminan Sosial Pasca-Penutupan PLTU: Para pengunjuk rasa menuntut adanya jaminan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh penutupan PLTU Babelan. Mereka menekankan pentingnya program-program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk membantu masyarakat beralih ke mata pencaharian yang lebih berkelanjutan. Pemerintah juga harus memastikan adanya kompensasi yang adil bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan PLTU.

Dalam aksi tersebut, para demonstran mengenakan atribut-atribut yang menggambarkan dampak buruk polusi, seperti masker oksigen dan helm keselamatan. Mereka juga melakukan aksi teatrikal untuk menarik perhatian publik dan menyampaikan pesan mereka secara lebih efektif. Spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan-tuntutan mereka juga dibentangkan di depan Gedung Kementerian ESDM.

Para demonstran mengungkapkan kekecewaan mereka karena permohonan audiensi dengan Menteri ESDM yang telah diajukan sejak tanggal 8 Mei belum mendapatkan respons. Mereka berharap agar pemerintah bersedia membuka dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait masalah PLTU Babelan.

Aksi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia. Para aktivis lingkungan percaya bahwa Indonesia dapat mencapai target-target iklimnya tanpa harus bergantung pada energi kotor seperti PLTU. Mereka menyerukan investasi yang lebih besar dalam energi terbarukan, seperti energi surya, energi angin, dan energi hidro, untuk menciptakan sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.