Gubernur Jabar Bahas Teknologi Modifikasi Cuaca dengan BMKG, Cegah Banjir di Wilayah Rawan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan pertemuan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Senin, 10 Maret 2025. Pertemuan tersebut difokuskan pada rencana modifikasi cuaca yang akan dimulai pada Selasa hingga Kamis, 11-20 Maret 2025. Dalam diskusi tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi mendalami teknis pelaksanaan modifikasi cuaca dan potensi dampaknya terhadap wilayah Jawa Barat.

Penjelasan dari pihak BMKG menjelaskan bahwa modifikasi cuaca merupakan suatu intervensi untuk mengarahkan pola curah hujan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mencegah bencana alam seperti banjir, yang kerap terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengajukan pertanyaan yang menarik, yaitu mengenai status kepemilikan awan, mengingat tanah, gunung, dan sungai di Jawa Barat telah memiliki sertifikat kepemilikan. Pihak BMKG menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur kepemilikan awan, sehingga modifikasi cuaca untuk mengarahkan hujan ke wilayah yang lebih aman masih dapat dilakukan.

Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi banjir di beberapa daerah, antara lain Sukabumi, Bogor, Kuningan, dan Cirebon. Beliau menanyakan strategi BMKG dalam mengarahkan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut agar terhindar dari bencana banjir. BMKG menjelaskan rencana operasionalnya, diantaranya:

• Hujan di wilayah Bandung akan dialihkan ke sekitar Waduk Jatiluhur.
• Hujan di wilayah selatan (Sukabumi) akan dialihkan ke laut selatan.
• Hujan di wilayah Kuningan dan Karawang akan dialihkan ke laut utara Jawa.

Kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dan BMKG dalam proyek modifikasi cuaca ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif hujan deras, terutama di daerah-daerah rawan banjir. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya upaya ini untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur di Jawa Barat. Beliau juga menyampaikan rasa syukurnya karena awan, berbeda dengan sumber daya alam lainnya, belum memiliki sertifikat kepemilikan, sehingga memungkinkan dilakukannya modifikasi cuaca untuk kepentingan masyarakat luas. Upaya ini merupakan bentuk langkah antisipatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi potensi bencana alam dan melindungi keselamatan warganya.

Dengan adanya kerjasama yang terjalin erat antara Pemprov Jawa Barat dan BMKG, diharapkan program modifikasi cuaca ini dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya mitigasi bencana banjir di Jawa Barat.