Lima Puluh Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Menunggu Persetujuan Presiden

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan kesiapan operasional 50 sekolah rakyat pada tahun ini. Pernyataan ini disampaikan usai beliau bertemu dengan sejumlah pihak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025). Namun, dimulainya operasional sekolah-sekolah tersebut masih bergantung pada persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul menjelaskan, “Sampai saat ini, sekitar 50 sekolah rakyat telah siap untuk beroperasi. Namun, seluruh rencana operasional ini akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.”

Lebih lanjut, Gus Ipul menambahkan bahwa dimulainya kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut direncanakan pada akhir Maret atau April 2025. “Pelaksanaan program ini bergantung pada persetujuan Presiden. Jika rencana ini disetujui, maka proses pembelajaran akan dimulai sesuai jadwal yang telah direncanakan,” tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun persiapan fisik dan administrasi telah rampung, proses pengambilan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

Dalam hal kurikulum, Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan berperan dalam penyusunan dan implementasinya. Sementara itu, penyediaan sarana dan prasarana akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kerjasama antar kementerian ini menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi dalam mewujudkan program sekolah rakyat ini. Gus Ipul menambahkan, “Kemendikdasmen akan bertanggung jawab atas kurikulum, sedangkan pengadaan guru akan ditangani oleh Prof. Abdul Mu'ti. Untuk sarana dan prasarana, Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh. Ini merupakan contoh kerja sama antar kementerian untuk mewujudkan visi Presiden.”

Sekolah-sekolah rakyat ini merupakan program baru yang akan merekrut baik siswa maupun tenaga pendidik dari nol. Proses perekrutan, baik untuk guru maupun siswa, masih dalam tahap penyempurnaan. Gus Ipul menjelaskan, “Perekrutan siswa dan guru dilakukan dari awal. Proses penyempurnaan masih terus dilakukan, namun proses perekrutan tetap berjalan.” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa program ini masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan sistem perekrutan yang efektif dan efisien. Proses ini akan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan terlaksananya program dengan baik dan terukur.

Secara keseluruhan, rencana operasional 50 sekolah rakyat ini menandakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan. Namun, proses tersebut masih menunggu persetujuan Presiden dan masih dalam tahap penyempurnaan beberapa aspek penting seperti perekrutan guru dan siswa. Kolaborasi antar kementerian menjadi kunci keberhasilan program ini, yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.