Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menghadapi persimpangan jalan dalam upaya mereka untuk kembali menjadi kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Setelah gagal menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, partai berlambang Kabah ini berupaya mencari strategi baru untuk mendongkrak elektabilitas mereka menjelang Pemilu 2029.

Salah satu opsi yang mengemuka adalah dengan merekrut tokoh eksternal untuk memimpin partai. Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, berpendapat bahwa PPP membutuhkan figur yang memiliki daya tarik elektoral dan sumber daya yang kuat. Menurutnya, langkah ini menjadi penting mengingat rendahnya kedekatan pemilih dengan partai politik saat ini. Istilah "naturalisasi politik" pun muncul sebagai wacana untuk menggambarkan upaya PPP dalam mencari sosok pemimpin dari luar struktur partai.

Mencari Sosok yang Tepat

Beberapa nama telah disebut-sebut sebagai kandidat potensial Ketua Umum PPP. Selain tokoh-tokoh internal partai, nama-nama seperti mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga masuk dalam bursa kandidat.

Namun, Agung Baskoro menilai bahwa Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, menjadi sosok yang paling ideal untuk memimpin PPP saat ini. Menurutnya, sebagian besar pemilih PPP dan Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memiliki kesamaan preferensi politik. Romahurmuziy (Rommy), Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, bahkan mengungkapkan bahwa dirinya pernah membujuk Anies untuk bersedia memimpin PPP pada akhir Desember 2024.

Tantangan dan Peluang

Upaya PPP untuk bangkit kembali tidak akan mudah. Rommy mengakui bahwa belum ada sejarahnya sejak tahun 1998, partai politik yang terlempar dari Senayan mampu kembali lolos ke parlemen. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan ekstra dan pemimpin yang luar biasa untuk memimpin PPP.

Namun, ada juga peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PPP. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas parlemen memberikan angin segar bagi partai-partai kecil dan menengah, termasuk PPP. Selain itu, raihan suara PPP pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 di daerah juga lebih tinggi dibandingkan di pusat, yang menunjukkan bahwa PPP masih memiliki basis dukungan yang kuat di tingkat lokal.

Muktamar PPP, yang rencananya akan digelar sekitar bulan Agustus-September 2025, akan menjadi momentum penting bagi partai ini untuk menentukan arah dan strategi mereka ke depan. Pemilihan ketua umum baru akan menjadi salah satu agenda utama dalam muktamar tersebut.

Berikut nama-nama yang muncul sebagai kandidat Ketua Umum PPP:

• Internal:
  • Sandiaga Uno
  • Arwani Thomafi (Sekjen)
  • Gus Yasin
• Eksternal:
  • Gus Ipul
  • Dudung Abdurachman
  • Amran Sulaiman
  • Marzuki Alie
  • Agus Suparmanto