Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses penulisan ulang sejarah nasional yang tengah diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI. Peringatan ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait rencana penghilangan istilah "Orde Lama" dalam penulisan ulang tersebut.

"Sejarah adalah sejarah. Apa pun kalimatnya, apa pun kejadiannya, jangan sampai ada yang dihilangkan, karena sejarah tetap sejarah. Jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati," tegas Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (27/5/2025). Beliau menekankan bahwa proses penulisan ulang sejarah ini harus dilakukan dengan cermat dan melibatkan masukan dari berbagai pihak.

Puan juga meminta Kemenbud untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan proyek ini. Menurutnya, validasi dari berbagai elemen masyarakat sangat krusial untuk memastikan bahwa penulisan ulang sejarah ini akurat, komprehensif, dan tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari. "Kalau memang ingin diperbaiki, silakan. Namun, namanya sejarah, apakah itu pahit ataukah baik, ya kalau memang harus diulang, ya diulang dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah nasional Indonesia akan menghindari penggunaan istilah "Orde Lama". Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan perspektif yang lebih inklusif dan netral. Fadli menjelaskan bahwa istilah "Orde Lama" sebenarnya tidak pernah digunakan oleh pemerintahan pada periode tersebut untuk menyebut diri mereka sendiri. Istilah tersebut muncul belakangan.

Penulisan ulang sejarah ini akan dituangkan dalam 10 jilid buku yang mencakup periode dari sejarah awal Nusantara hingga era Reformasi (1999-2024). Dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Fadli merinci tema-tema yang akan dibahas dalam setiap jilid, yaitu:

• Sejarah Awal Nusantara
• Nusantara dalam Jaringan Global: India dan China
• Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
• Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
• Respons Terhadap Penjajahan
• Pergerakan Kebangsaan
• Perang Kemerdekaan Indonesia
• Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
• Orde Baru (1967-1998)
• Era Reformasi (1999-2024)

DPR akan terus mengawasi proses penulisan ulang sejarah ini untuk memastikan bahwa sejarah Indonesia dicatat dengan akurat, adil, dan inklusif, serta menghormati berbagai perspektif yang ada.