Fenomena pesan WhatsApp misterius yang meminta penghapusan sejumlah cuitan di platform X (sebelumnya Twitter) memicu perhatian publik. Beberapa pengguna media sosial melaporkan menerima pesan dari nomor tak dikenal yang meminta mereka untuk menghapus unggahan tertentu. Menariknya, beberapa dari cuitan yang diminta dihapus tersebut, diduga berkaitan dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad.

Kejadian ini memunculkan berbagai spekulasi, salah satunya adalah adanya indikasi serangan politik yang menyasar Dasco. Menanggapi isu yang beredar, Dasco melalui akun X pribadinya membantah keterlibatan dalam upaya peneroran terhadap pemilik akun yang mengkritiknya. Ia menegaskan tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menekan atau meminta penghapusan cuitan yang mengarah padanya.

“Ini jelas upaya untuk menjatuhkan saya. Selama ini berbagai isu telah diarahkan kepada saya, dan kini saya dituduh memerintahkan penghapusan unggahan di X. Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan hal tersebut,” ungkap Dasco dalam unggahannya.

Pakar komunikasi politik dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, turut angkat bicara mengenai kasus ini. Ia melihat adanya potensi serangan politik yang sistematis terhadap Dasco. Bawono menjelaskan, posisi strategis Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI dan kedekatannya dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadikannya target yang potensial bagi pihak-pihak tertentu yang merasa terancam.

Bawono menambahkan, “Dengan posisi politik yang strategis saat ini sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, yang notabene merupakan figur penting dan orang kepercayaan Prabowo Subianto, sangat mungkin Sufmi Dasco Ahmad menjadi target politik.”

Ia juga mengindikasikan bahwa ada pihak-pihak yang merasa tidak senang atau terganggu dengan sepak terjang Dasco selama ini. Munculnya pesan WhatsApp misterius ini, menurut Bawono, bisa menjadi salah satu indikasi adanya upaya sistematis untuk merusak citra dan reputasi Dasco di mata publik. Kasus ini masih menjadi perhatian dan membuka ruang diskusi mengenai etika politik serta penggunaan media sosial dalam dinamika politik nasional.