DPR RI Desak Pemerintah Respons Cepat Isu Krusial: Ledakan Garut, PHK, dan Keracunan Program Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti serangkaian permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat, mulai dari insiden ledakan di Garut hingga maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG). Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinannya dalam pidato penutupan masa sidang ke-III tahun 2024-2025, yang menekankan perlunya respons cepat dan efektif dari pemerintah.

Fokus utama DPR RI adalah tragedi ledakan amunisi di Garut yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan prajurit TNI dan warga sipil. Peristiwa ini memicu kekhawatiran mendalam tentang standar keamanan dan prosedur pemusnahan amunisi yang sudah usang. Selain itu, DPR RI juga menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor industri, termasuk media dan pertelevisian. Lonjakan angka pengangguran menjadi perhatian serius yang memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Kasus keracunan massal yang terjadi dalam program makan bergizi gratis (MBG) juga tak luput dari perhatian DPR RI. Insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas dan keamanan pangan yang disediakan dalam program tersebut. DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Dalam pidatonya, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI telah menjalankan fungsi pengawasan melalui alat kelengkapan dewan terkait untuk menindaklanjuti isu-isu krusial yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penanganan insiden ledakan di Garut, percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025, hingga upaya mitigasi dampak PHK di berbagai sektor.

DPR RI juga memberikan perhatian khusus pada stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Terkait dengan kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, DPR RI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif guna melindungi kepentingan nasional. Selain itu, DPR RI juga mengawasi rencana pengadaan vaksin TBC M72 yang dikembangkan oleh Bill Gates, serta penanganan kasus keracunan dalam program MBG.

Menjelang masa reses yang akan berlangsung mulai tanggal 28 Mei 2025 hingga 25 Juni 2025, Puan Maharani mengingatkan seluruh anggota dewan untuk memanfaatkan waktu tersebut secara optimal. Masa reses merupakan kesempatan emas bagi para wakil rakyat untuk terjun langsung ke daerah pemilihan masing-masing, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan penjelasan mengenai tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI.

"Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia," pungkas Puan Maharani.