MPR Mendorong Dialog Intensif untuk Mencari Solusi Komprehensif Konflik Papua

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Forum Papua (For Papua) menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam mencari solusi komprehensif untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan di Papua. Ketua For Papua MPR RI, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa pihaknya tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk memulai dialog yang konstruktif dan intensif dengan berbagai pihak terkait.

"Kami menunggu arahan dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk mendapatkan panduan yang jelas dalam menyelesaikan masalah Papua," ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (27/5/2025). Dia menyoroti peningkatan eskalasi konflik dalam beberapa waktu terakhir yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan pengungsi.

Yorrys mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi pengungsi yang tersebar di berbagai wilayah, hidup dalam kondisi yang tidak menentu. Ia menekankan perlunya kejelasan arah penyelesaian konflik dari pemerintah.

"Para pengungsi keluar dari daerah asal mereka dan hidup tanpa kepastian, sebagian berlindung di hutan, sebagian ditampung oleh keluarga, tanpa kejelasan mengenai apa yang sebenarnya akan terjadi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yorrys menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua. Ia menilai bahwa pengerahan aparat non-organik justru memperdalam trauma masyarakat Papua dan memperkuat stigma bahwa mereka hanya menjadi objek pengamanan, bukan subjek kemanusiaan.

"Kami berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan For Papua MPR dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif untuk bersama-sama mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua di masa depan," kata Yorrys.

Dia juga menambahkan bahwa pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan belum berhasil meredakan konflik, bahkan konflik cenderung meningkat setelah pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

"Eskalasi konflik tidak menurun, justru meningkat setelah pemekaran wilayah," tegasnya.

Sekretaris For Papua MPR, Filep Wamafma, membacakan pernyataan sikap yang menyoroti konflik bersenjata di wilayah pegunungan Papua, seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Nduga, dan wilayah lainnya.

Pernyataan sikap tersebut memuat beberapa poin penting:

• Konflik bersenjata di Papua membutuhkan respons terukur, terencana, dan komprehensif dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
• Peningkatan jumlah korban, baik dari aparat keamanan maupun masyarakat sipil, harus menjadi perhatian utama dan penanganan tidak boleh parsial atau hanya mengandalkan perspektif keamanan.
• Ribuan pengungsi akibat konflik harus mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan penanganan konflik dan menghentikan pendekatan keamanan yang hanya melahirkan trauma.
• Pemerintah pusat harus mengimplementasikan pendekatan humanis, rekonsiliatif, dan damai dengan mengedepankan hukum dan HAM.
• Pemerintah pusat harus melibatkan lembaga-lembaga formal dan konstitusional, serta menjalin komunikasi intensif dengan elemen kemasyarakatan di Papua di bawah koordinasi For Papua MPR RI.
• Komunikasi antarkelembagaan yang merepresentasikan masyarakat Papua harus terjalin maksimal dan kebijakan tidak boleh bersifat sektoral.
• Kementerian Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, TNI dan POLRI, serta seluruh lembaga pemerintah pusat harus memiliki visi dan kebijakan yang sejalan. For Papua MPR RI siap memfasilitasi langkah-langkah bersama untuk penanganan masalah di Papua.
• Penanganan masalah Papua membutuhkan kerja sama seluruh pihak yang berkepentingan. Konflik bersenjata dan ribuan pengungsi adalah dampak dari kebijakan masa lalu yang keliru, dan tanpa komunikasi yang lebih baik, situasi tersebut akan terus berulang.

MPR melalui For Papua berkomitmen untuk terus mendorong dialog dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Papua, dengan melibatkan semua pihak terkait dan mengedepankan pendekatan yang humanis dan komprehensif.