Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, pada hari Selasa, 27 Mei 2025. Kunjungan kerja ini difokuskan pada peninjauan langsung kondisi alur pelayaran yang mengalami sedimentasi parah, yang telah menjadi kendala utama dalam kelancaran arus logistik di wilayah tersebut.

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Bengkulu, Destita Khairilisani, turut mendampingi Wapres Gibran dalam kunjungan tersebut. Destita menyampaikan harapannya agar kehadiran Wakil Presiden dapat mempercepat solusi konkret terhadap permasalahan pelabuhan yang telah lama dikeluhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha. "Kami telah berulang kali menyampaikan persoalan pendangkalan alur ini ke pemerintah pusat. Sekarang saatnya pemerintah bertindak cepat. Bengkulu membutuhkan pelabuhan yang representatif dan beroperasi optimal, bukan hanya untuk mendukung kegiatan logistik, tetapi juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah," tegas Destita.

Destita menambahkan bahwa pendangkalan alur pelayaran berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Pulau Enggano. Kondisi ini menyebabkan kesulitan akses terhadap kebutuhan pokok seperti bahan bakar dan menghambat distribusi hasil bumi dari pulau tersebut.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang juga hadir dalam kunjungan tersebut, mengungkapkan bahwa persoalan pendangkalan alur pelayaran ini telah berlangsung cukup lama. Ia mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat dalam menangani masalah ini, yang baru mendapatkan perhatian serius setelah adanya desakan dari berbagai pihak. "Seharusnya alur pelayaran ini mendapatkan pemeliharaan rutin. Namun, penanganan baru dilakukan setelah semua pihak menyuarakan keluhan. Kondisi alur yang seharusnya berupa laut dalam, kini dangkal seperti lapangan bulu tangkis," ungkap Helmi.

Helmi juga menyoroti dampak ekonomi yang signifikan akibat pendangkalan alur, termasuk terganggunya distribusi hasil panen dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di Pulau Enggano. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi masalah ini. Pengerukan alur pelayaran telah memasuki tahap pemasangan kipas pengeruk sepanjang satu kilometer dan direncanakan akan dimulai pada tanggal 29 Mei 2025.

Lebih lanjut, Helmi menjelaskan bahwa kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat terjadi beberapa waktu lalu juga dipicu oleh terganggunya alur pelabuhan dan keterbatasan armada distribusi. "Dahulu, 13 kendaraan tangki industri digunakan oleh Pertamina saat Lebaran. Namun, saat ini hanya 3 unit yang beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Kunjungan kerja Wapres Gibran di Bengkulu dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Selain meninjau pelabuhan, ia juga akan mengunjungi wilayah terdampak gempa dan memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran.

Daftar dampak pendangkalan alur pelayaran:

• Menghambat kelancaran arus logistik
• Kesulitan akses bahan bakar di wilayah kepulauan
• Terhambatnya distribusi hasil bumi
• Terganggunya pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan)
• Kelangkaan BBM