Penantian Berakhir, Gedung DPRD Bandung Barat Siap Beroperasi Usai Dua Tahun Mangkrak
Kabupaten Bandung Barat (KBB) segera memiliki representasi monumental dari lembaga legislatifnya. Gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB, yang pembangunannya menelan anggaran sekitar Rp 150 miliar, direncanakan akan segera difungsikan setelah dua tahun mengalami penundaan. Bangunan megah ini, dengan desain modern serba putih, berdiri kokoh di pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Jalan Raya Padalarang–Lembang, Ngamprah. Ciri khas yang menonjol dari gedung ini adalah kubah di bagian atapnya, yang terinspirasi dari bentuk Observatorium Bosscha, sebuah ikon astronomi kebanggaan Jawa Barat.
Proses pembangunan gedung DPRD KBB ini sendiri telah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan. Dimulai sejak tahun 2019 dengan pembebasan lahan, pembangunan fisik kemudian dimulai pada tahun 2020. Sayangnya, pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran, sehingga pembangunan gedung ini sempat tertunda. Pengerjaan konstruksi utama kembali dilanjutkan pada tahun 2022 dan berhasil diselesaikan pada tahun 2023. Namun, keterbatasan anggaran serta perubahan prioritas pembangunan membuat gedung ini belum dapat segera difungsikan dan terpaksa mangkrak selama dua tahun.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp 10,5 miliar pada tahun 2025 untuk menyelesaikan infrastruktur penunjang gedung. Dana ini akan digunakan untuk membangun pagar, area parkir, pos keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan agar gedung dapat beroperasi secara optimal. Menurut Sekretaris Daerah Bandung Barat, Ade Zakir, pemerintah daerah menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur ini dapat diselesaikan sebelum pertengahan Juni 2025. Bahkan, diharapkan pada tanggal 19 Juni 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, gedung baru DPRD ini dapat digunakan untuk menggelar rapat paripurna.
Salah satu kendala utama yang sempat menghambat pemanfaatan gedung ini adalah masalah ketersediaan air bersih. Pemerintah daerah telah berupaya melakukan pengeboran sebanyak 12 kali di area sekitar gedung, namun tidak berhasil menemukan sumber air yang memadai. Akhirnya, solusi yang diambil adalah dengan menggunakan pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Berikut adalah rincian alokasi anggaran pembangunan gedung DPRD KBB:
- Total Anggaran: Rp 150 miliar
- Anggaran yang Digunakan hingga 2023: Rp 140 miliar
- Anggaran Tambahan 2025: Rp 10,5 miliar (untuk infrastruktur pelengkap)
Diharapkan dengan segera beroperasinya gedung baru DPRD ini, kinerja lembaga legislatif di Kabupaten Bandung Barat dapat semakin meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.