Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program pembinaan siswa melalui pendekatan semi-militer yang dikenal dengan istilah "barak militer". Keputusan ini diambil meskipun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menyampaikan permintaan agar program tersebut dihentikan sementara waktu untuk dievaluasi.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan karakter dan bela negara kepada siswa-siswa di Jawa Barat. Menurutnya, program ini mendapat dukungan dari masyarakat, yang tercermin dari tingginya minat pendaftaran di berbagai daerah. Sebagai contoh, di Kota Depok, lebih dari 270 remaja telah mendaftar untuk mengikuti program yang rencananya akan diselenggarakan selama tujuh hari, dimulai pada tanggal 1 Juni 2025. Kegiatan ini diinisiasi oleh Pemerintah Kota Depok melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), menargetkan remaja usia 13 hingga 15 tahun.

Di sisi lain, KPAI telah mendesak Dedi Mulyadi untuk menghentikan sementara program "barak militer" hingga ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak-anak. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan bahwa hasil pengawasan sementara menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak-hak anak dalam program tersebut. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pelabelan "anak nakal" terhadap siswa yang mengikuti program, yang dinilai dapat menimbulkan diskriminasi. KPAI juga menyoroti ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta metode pelatihan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Jasra Putra menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak tidak boleh disamakan dengan pelatihan militer untuk orang dewasa. KPAI berpendapat bahwa perlu ada pendekatan yang lebih sesuai dengan usia dan kebutuhan anak-anak dalam pembentukan karakter dan semangat nasionalisme. Evaluasi yang komprehensif diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan dampak program "barak militer" terhadap perkembangan anak-anak di Jawa Barat.