Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menunjukkan sinyal positif terhadap penerapan aturan jam malam bagi pelajar, sebuah kebijakan yang sebelumnya telah digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rencana ini muncul setelah terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/DISDIK, yang mulai berlaku sejak 23 Mei 2025, yang secara substansial membatasi aktivitas di luar rumah bagi para siswa dan siswi pada malam hari.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan penggagas kebijakan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Sebagai langkah selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan serangkaian kajian komprehensif yang melibatkan berbagai perangkat daerah terkait. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara seksama dampak potensial dari penerapan jam malam ini terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor.

Menurut Surat Edaran tersebut, pelajar diimbau untuk tidak berada di luar rumah antara pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB, kecuali dalam situasi mendesak atau untuk keperluan kegiatan keagamaan. Bupati Rudy Susmanto menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait penerapan kebijakan ini. Ia menjelaskan bahwa kajian mendalam akan dilakukan untuk memastikan bahwa aturan jam malam benar-benar memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

"Kita akan mengikuti kebijakan dari pemerintah provinsi, tetapi ketika kebijakan tersebut menjadi produk hukum daerah, tentu Pemkab Bogor akan melakukan kajian terlebih dahulu," ujar Rudy Susmanto usai meresmikan Gedung Public Safety Center (PSC) 119 di Cibinong, Selasa (27/5/2025).

Lebih lanjut, Bupati Rudy Susmanto menyatakan keyakinannya bahwa jika aturan jam malam terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak akan ragu untuk segera mengimplementasikannya. Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya menciptakan rasa aman dengan tetap memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kita ingin rasa aman dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, tetapi dari sisi ekonomi masyarakat juga harus tetap bergerak," imbuhnya. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya mencari solusi terbaik yang dapat memberikan perlindungan bagi generasi muda sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bogor memahami bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Oleh karena itu, kajian yang akan dilakukan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan orang tua, dan juga perwakilan pelajar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor.