Polemik pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, berbuntut panjang. Kader PDIP, Wiradarma Harefa, bersama sejumlah rekannya, secara resmi melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah. Menyusul laporan tersebut, PDIP mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya, khususnya mereka yang dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial dan tidak berdasar.

Wiradarma Harefa, yang juga berprofesi sebagai advokat, menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan sembrono dari pejabat publik mencerminkan kualitas yang rendah dan berpotensi merusak citra pemerintahan. Menurutnya, alih-alih memberikan klarifikasi terkait namanya yang terseret dalam pusaran kasus judi online, Budi Arie justru melontarkan tuduhan balik yang menyasar PDIP.

"Seharusnya, jika merasa difitnah, yang bersangkutan melaporkan balik. Bukan malah menuduh pihak lain," ujar Wira dengan nada geram. Ia menambahkan, tuduhan yang dilayangkan Budi Arie terhadap PDIP dianggap tidak berdasar dan tanpa bukti yang jelas.

Laporan yang diajukan oleh Wiradarma dan rekan-rekannya teregistrasi dengan nomor LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Mei 2025. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah. Wira menegaskan bahwa laporan ini merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan para kader PDIP atas pernyataan Budi Arie yang dinilai telah mencemarkan nama baik partai.

Ia menambahkan, meskipun nantinya Budi Arie menyampaikan klarifikasi atau permintaan maaf, PDIP tidak akan mencabut laporan tersebut. Bagi PDIP, kasus ini harus diusut tuntas agar terungkap motif dan dasar dari tuduhan yang dilayangkan Budi Arie.

"Kami ingin agar yang bersangkutan mengungkapkan dasar apa yang membuatnya menuduh PDIP sebagai dalang di balik semua ini," tegas Wira.

Wiradarma juga menjelaskan bahwa pelaporan ini telah mendapatkan restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Setelah menyampaikan laporan di Bareskrim Polri, ia berencana untuk segera melaporkan perkembangan tersebut kepada DPP PDIP.

Kontroversi bermula ketika Budi Arie Setiadi menyinggung adanya partai politik yang diduga terlibat dalam bisnis haram judi online. Pernyataan ini dilontarkan sebagai bantahan atas tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo.

Dalam sebuah acara yang tayang di YouTube, Budi Arie menyebut bahwa tuduhan terhadap dirinya merupakan fitnah dan upaya framing. Ia bahkan mengklaim bahwa pihak yang mendekatinya untuk berdamai terkait isu tersebut adalah "partai mitra judol".

Selain itu, beredar pula rekaman percakapan yang diduga melibatkan Budi Arie dan seorang jurnalis. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara yang mirip dengan Budi Arie menyebutkan bahwa ada upaya framing dalam kasus judi online yang didalangi oleh PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan.

Nama Budi Arie sendiri sebelumnya sempat muncul dalam dakwaan kasus dugaan praktik judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Berikut poin penting dalam laporan tersebut:

• PDIP melaporkan Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah.
• Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri.
• PDIP mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi pejabat yang membuat pernyataan kontroversial.
• PDIP tidak akan mencabut laporan meskipun Budi Arie meminta maaf.
• Pernyataan Budi Arie terkait keterlibatan partai politik dalam judi online menjadi pemicu laporan.