Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Anggaran (Banggar) mengisyaratkan penundaan terhadap usulan penambahan dana untuk partai politik (parpol). Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyampaikan perlunya kajian mendalam dan komprehensif sebelum merealisasikan rencana tersebut.

Menurut Said Abdullah, saat ini prioritas utama adalah penguatan kapasitas internal partai politik. Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi tantangan, sehingga pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran. "Mengingat program-program pemerintah saat ini fokus pada efisiensi, bahkan hingga tahun 2026, maka menurut hemat saya, usulan penambahan dana parpol sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu," ungkap Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/5/2025).

Untuk mengkaji secara objektif kebutuhan pendanaan parpol, Banggar DPR berencana membentuk tim kajian khusus. Tim ini akan bertugas menelaah secara rinci berapa sebenarnya kebutuhan riil pendanaan yang diperlukan oleh partai politik.

Said Abdullah juga menegaskan bahwa Banggar DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah untuk mengukur kemampuan fiskal negara. Ia menyadari bahwa setiap partai politik memiliki pandangan yang berbeda terkait usulan kenaikan dana ini. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada DPR untuk menganalisis kemampuan fiskal pemerintah secara seksama.

"Berilah kami kesempatan untuk meninjau kemampuan fiskal pemerintah. Ketika tiga hal ini telah terpenuhi, yaitu partai politik melakukan kajian internal, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta penentuan besaran dana yang dibutuhkan, tentu setiap partai politik akan memiliki perspektif yang berbeda," jelas Said.

Said Abdullah menambahkan bahwa usulan penambahan dana parpol ini belum mendesak untuk segera direalisasikan dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa pemerintah saat ini masih berfokus pada efisiensi anggaran.

"Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi, jika tiba-tiba ada penambahan dana untuk parpol, hal ini akan kurang elok di mata masyarakat," pungkasnya.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi pertimbangan DPR:

• Penguatan kapasitas internal partai politik menjadi prioritas.
• Pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.
• Pembentukan tim kajian untuk menilai kebutuhan pendanaan parpol.
• Evaluasi kemampuan fiskal negara.
• Usulan kenaikan dana parpol belum mendesak.