Salatiga, sebuah kota di Jawa Tengah, dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia pada tahun 2024 oleh SETARA Institute. Pengumuman ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, yang menyoroti inovasi progresif yang dilakukan Salatiga dalam memajukan toleransi.

Skor yang diraih Salatiga adalah 6,544, mengungguli Singkawang di Kalimantan Barat yang menempati posisi kedua dengan skor 6,420. Keberhasilan Salatiga ini didorong oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial. Perda ini menjadi produk hukum promotif terhadap toleransi yang diapresiasi oleh SETARA Institute.

Selain Salatiga, Banjarmasin dan Mojokerto juga memiliki produk hukum serupa, namun tidak berhasil menembus peringkat sepuluh besar. Semarang menduduki peringkat ketiga dengan skor 6,356, diikuti oleh Magelang di peringkat keempat dengan skor 6,248. Pematang Siantar, Sumatera Utara, menempati peringkat kelima dengan skor 6,115, mengalami kenaikan signifikan dari peringkat ke-11 di tahun sebelumnya. Halili Hasan menjelaskan bahwa kenaikan ini didukung oleh kepemimpinan politik yang promotif terhadap pembentukan ekosistem toleransi di Pematang Siantar.

Berikut adalah daftar lengkap sepuluh kota paling toleran di Indonesia menurut SETARA Institute:

• Peringkat 1: Salatiga, Jawa Tengah (6,544)
• Peringkat 2: Singkawang, Kalimantan Barat (6,420)
• Peringkat 3: Semarang, Jawa Tengah (6,356)
• Peringkat 4: Magelang, Jawa Tengah (6,248)
• Peringkat 5: Pematang Siantar, Sumatera Utara (6,115)
• Peringkat 6: Sukabumi, Jawa Barat (5,968)
• Peringkat 7: Bekasi, Jawa Barat (5,939)
• Peringkat 8: Kediri, Jawa Timur (5,925)
• Peringkat 9: Manado, Sulawesi Utara (5,912)
• Peringkat 10: Kupang, Nusa Tenggara Timur (5,853)

Penilaian indeks kota toleran ini didasarkan pada delapan indikator, meliputi:

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
• Kebijakan pemerintah kota
• Peristiwa intoleransi
• Dinamika masyarakat sipil
• Pernyataan publik pemerintah kota
• Tindakan nyata pemerintah kota
• Heterogenitas agama
• Inklusi sosial keagamaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi pemerintah, data Badan Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, referensi media, dan kuesioner self-assessment dari pemerintah kota. Kajian ini melibatkan 94 kota di Indonesia, dengan pengecualian kota administrasi di DKI Jakarta yang dinilai secara gabungan.