Pemberlakuan enam paket stimulus ekonomi yang direncanakan pemerintah mulai awal Juni 2025 mendatang, mendapat tanggapan pesimis dari kalangan pelaku usaha ritel. Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Afiliasi Global Ritel Indonesia (Agri), mengungkapkan keraguannya terkait kemampuan stimulus tersebut dalam mendongkrak penjualan sektor ritel.

Roy Mandey menjelaskan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, menjadi faktor utama yang menyebabkan belanja ritel sulit untuk bertumbuh secara signifikan. Tradisi masyarakat yang sebelumnya memanfaatkan Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-13 untuk berbelanja, kini bergeser ke arah menabung dan investasi. Hal ini menyebabkan stimulus ekonomi yang diberikan, seperti diskon tarif tol mudik dan diskon tiket pesawat, dinilai kurang efektif dalam merangsang konsumsi.

"Saya tidak optimistis stimulus ini akan efektif meningkatkan penjualan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketika ada stimulus serupa, sektor riil justru tergerus karena masyarakat lebih memilih untuk menabung," ujar Roy saat acara Business Talk di Kompas TV.

Lebih lanjut, Roy menyoroti ketidaktepatan waktu pemberian stimulus dengan kebutuhan riil masyarakat. Diskon tiket pesawat, misalnya, dianggap kurang relevan karena bertepatan dengan periode pembayaran biaya sekolah anak. Kebijakan ini dinilai tidak tepat sasaran dan terkesan sebagai upaya trial and error pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar. Ia mempertanyakan dasar penyusunan kebijakan dan data yang digunakan pemerintah dalam merumuskan stimulus ekonomi tersebut. Media mengkritik bahwa stimulus yang diberikan seperti "menggarami lautan," yang artinya dampaknya tidak akan signifikan.

Media Wahyudi Askar, menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada bantuan langsung tunai (BLT) seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan langsung tunai dinilai lebih efektif dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa liburan sekolah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2025 agar tetap berada di kisaran 5 persen. Langkah ini diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Stimulus akan diluncurkan mulai awal Juni 2025 dan memanfaatkan momentum liburan sekolah serta pencairan gaji ke-13 sebagai pendorong konsumsi domestik.

Berikut enam program utama dalam stimulus ekonomi tersebut:

• Diskon transportasi: Tiket kereta api, pesawat, dan kapal laut selama libur sekolah.
• Potongan tarif tol: Untuk 110 juta pengguna jalan sepanjang Juni–Juli 2025.
• Diskon listrik 50 persen: Bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA.
• Tambahan bansos: Kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
• Bantuan Subsidi Upah (BSU): Untuk pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta dan guru honorer.
• Diskon iuran JKK: Diperpanjang bagi sektor padat karya.