Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan tanggapan komprehensif terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh berbagai fraksi DPRD DKI Jakarta terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) krusial. Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta pada hari Selasa, 27 Mei 2025, menjadi wadah bagi Pramono untuk menjabarkan prioritas pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam beberapa tahun mendatang. Ketiga Raperda yang menjadi fokus utama adalah Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam pidatonya, Gubernur Pramono Anung menggarisbawahi beberapa poin penting yang akan menjadi landasan bagi pembangunan DKI Jakarta. Salah satunya adalah penguatan kapasitas fiskal dan pembiayaan kreatif. Pemprov DKI Jakarta menargetkan peningkatan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset yang dimiliki, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, efisiensi belanja dan pembiayaan kreatif, seperti melalui Jakarta Collaboration Fund, akan menjadi kunci untuk mendukung agenda pembangunan lima tahun ke depan. Di sektor pendidikan, Pramono Anung menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penyaluran bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta penguatan pendidikan vokasi melalui kemitraan strategis antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan industri. Pendidikan inklusif juga menjadi perhatian utama, dengan rencana pembangunan Unit Layanan Disabilitas dan penguatan kurikulum adaptif di Sekolah Luar Biasa. Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya melakukan pemerataan akses pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah swasta sejak 2021 (PPDB/SPMB Bersama), serta memberikan bantuan pendidikan pemutihan ijazah bagi siswa swasta dari keluarga tidak mampu.

Manajemen air dan mitigasi banjir juga menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan DKI Jakarta. Untuk menjamin akses air minum yang memadai dan penanganan banjir yang efektif, Pemprov DKI Jakarta akan membangun reservoir komunal, menambah jaringan pipa air bersih, serta menurunkan tingkat kebocoran air (non-revenue water). Mitigasi banjir akan dilakukan melalui pembangunan waduk, sistem polder, kolam retensi, normalisasi sungai, pembangunan tanggul pantai, hingga pendekatan berbasis alam seperti ruang terbuka hijau-biru. Di sektor transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memperluas cakupan layanan MRT, LRT, BRT, Mikrotrans, dan TransJabodetabek. Instruksi Gubernur No. 6 Tahun 2025, yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, telah dikeluarkan sebagai upaya untuk mengendalikan kemacetan dan memperbaiki mobilitas warga Jakarta. Dalam bidang ekonomi sosial, Pramono Anung menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 1,82–2,91 persen pada akhir periode RPJMD. Upaya akan dilakukan melalui penguatan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, serta program perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Terkait Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pramono Anung menegaskan bahwa Raperda ini diselaraskan dengan peraturan nasional. Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan ruang merokok di lokasi khusus, namun menekankan pentingnya pengendalian konsumsi rokok di ruang publik. Tempat hiburan, seperti tempat karaoke dan cafe live music, termasuk dalam area KTR. Raperda KTR ini juga merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan perlindungan terhadap anak di bawah 21 tahun dan ibu hamil dari asap rokok. Edukasi dan sosialisasi akan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, media lokal, dan influencer digital. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mendukung riset untuk meningkatkan mutu pembelajaran, menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan dan industri, serta memperluas akses pendidikan melalui program PPDB/SPMB Bersama dan bantuan dari Baznas Bazis. Pemerintah juga memfokuskan pelatihan guru pada penguasaan teknologi, pedagogi, dan inovasi.