Mahkamah Partai PPP Tegaskan Identitas Ulama, Tolak 'Gadai' Demi Kursi Parlemen

Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyuarakan penolakan terhadap segala upaya yang dianggap dapat menggadaikan identitas partai kepada pihak eksternal, dengan iming-iming kursi di parlemen. Ketua Mahkamah Partai, Ade Irfan Pulungan, menegaskan bahwa PPP adalah warisan ulama yang harus dijaga tradisi dan jati dirinya.

"PPP ini adalah partai warisan ulama, partai yang berbasis pada kepentingan umat. Kami tidak ingin PPP seolah-olah tergadaikan hanya demi kembali ke Senayan," ujar Ade Irfan, menekankan pentingnya menjaga marwah partai.

Diskusi internal mengenai kepemimpinan partai ke depan tengah berlangsung intensif. Muncul wacana mengenai sosok pemimpin, apakah dari kader internal atau tokoh eksternal. Ade Irfan mengakui adanya aspirasi untuk merekrut tokoh luar demi mendongkrak perolehan suara PPP di pemilu mendatang. Namun, ia mengingatkan bahwa PPP memiliki banyak kader internal yang kompeten untuk memimpin partai.

Siapa pun figur yang dipertimbangkan, baik dari internal maupun eksternal, harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kultur dan tradisi PPP. "Figur yang ditawarkan harus punya kemampuan untuk beradaptasi sesuai dengan kultur, tradisi, karakteristik PPP," tegasnya. Keterbukaan PPP terhadap tokoh eksternal bukan berarti mengorbankan prinsip-prinsip dasar partai.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy, menyebutkan beberapa nama tokoh eksternal yang dinilai potensial memimpin PPP, termasuk mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurachman. Rommy berpendapat bahwa figur dengan kekuatan luar biasa dibutuhkan untuk membawa PPP kembali ke Senayan pada 2029.

Rommy mengungkapkan bahwa nama-nama tersebut telah dikonsultasikan dengan Presiden Joko Widodo, yang kemudian memberikan atensi khusus pada sosok Amran Sulaiman. Menurut Rommy, Presiden Jokowi sangat memahami kualitas dan totalitas Amran Sulaiman dalam mengemban amanah.

Ade Irfan menekankan bahwa PPP akan tetap membuka diri kepada siapa pun, asalkan mereka mampu beradaptasi dengan karakter partai. "Bukan PPP yang beradaptasi kepada figur-figur yang ada," pungkasnya.